Insentif Pekerja dan Bansos Produktif Pakai Anggaran PEN

    Eko Nordiansyah - 12 Agustus 2020 16:11 WIB
    Insentif Pekerja dan Bansos Produktif Pakai Anggaran PEN
    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani - - Foto: Medcom/ Desi Angriani
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut perluasan bantuan sosial (bansos) tetap memanfaatkan alokasi anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk insentif pekerja dan bansos produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    "Kami sampaikan bahwa pendanaan ini sepenuhnya menggunakan dana PEN. Jadi kami optimalkan dana PEN yang masih ada untuk bantu program UMKM ini," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam video conference di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2020.

    Menurut Askolani pemerintah saat ini masih melakukan finalisasi terhadap program yang akan dijalankan. Sedikitnya ada sembilan juta target penerima bansos produktif yang akan dimasukan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    "Kami sembilan juta ini sangat fleksibel, menyesuaikan implementasi di lapangan dari Kemenkop UKM. Harapannya mulai launching di 17 Agustus nanti, program ini akan membantu kepada dunia usaha khususnya UMKM dari sisi produksi," ungkapnya.

    Selain itu, pemberian insentif Rp600 ribu bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta akan menggunakan alokasi anggaran yang sudah ada. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu membantu upaya pemulihan perekonomian.

    "Saat ini dalam proses misalnya pegawai anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan income di bawah Rp5 juta. Kombinasi dari supply-demand ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli dan produksi, dan ujungnya bisa memperkuat GDP," pungkas dia.

    Realisasi anggaran untuk program PEN tercatat sebesar Rp151,25 triliun. Realisasi anggaran hingga pekan pertama Agustus ini baru 21,8 persen dari pagu yang disediakan yaitu Rp695,2 triliun.

    Rincian realisasi anggaran terdiri untuk bidang kesehatan Rp7,1 triliun, perlindungan sosial Rp86,5 triliun, sektoral K/L dan pemerintah daerah Rp8,6 triliun, dukungan UMKM Rp32,5 triliun, pembiayaan korporasi belum terealisasi, serta insentif usaha Rp16,6 triliun.

    Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp313,2 triliun dari pagu sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sementara Rp155,9 triliun tanpa DIPA karena merupakan insentif perpajakan, dan Rp226,1 triliun yang belum di-DIPA.  

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id