UU Perpajakan Baru Diharapkan Masuk Prolegnas Tahun Depan

    Eko Nordiansyah - 06 September 2019 06:16 WIB
    UU Perpajakan Baru Diharapkan Masuk Prolegnas Tahun Depan
    Illustrasi. Foto : Medcom.
    Jakarta: Direktorat Jenderap Pajak (DJP) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) baru mengenai ketentuan perpajakan dan fasilitas perpajakan akan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan. Namun pengajuan RUU ini kepada DPR harus melalui Presiden Joko Widodo.

    "Nanti Presiden kasih ke DPR sehingga bisa masuk dalam proglegnas 2020," ujar Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

    Dalam RUU ini pemerintah akan merombak delapan aturan pajak yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, RUU tersebut juga menyangkut tiga undang-undang yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Tata Cata Perpajakan (KUP).

    "Yang sudah di DPR RUU KUP, sudah dibahas. Kami akan mendraft secepatnya dan dimasukkan ke prolegnas yaitu RUU mengenai ketentuan perpajakan untuk penguatan perekonomian. Tahun depan RUU PPh dan PPN yang lebih lengkap untuk perbaiki item-itemnya," jelas dia.

    Adapun kedelapan aturan pajak dalam RUU ini meliputi, penurunan tarif PPh Badan, penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri apabila dividen itu ditanamkan di Indonesia, perubahan rezim perpajakan dari world wide menjadi teritorial untuk PPh Wajib Pajak Orang Probadi (WPOP), dan penyesuaian sanksi pembetulan SPT.

    Kemudian ada ketentuan fasilitas insentif perpajakan seperti tax holiday, super deduction, fasilitas PPh untuk KEK, dan PPh untuk Surat Berharga Nasional di pasar internasional di dalam RUU yang baru, pemajakan bagi perusahaan digital internasional seperti Amazon, Google, Netflix, dan Facebook, serta mengubah status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan digital internasional yang ada di Indonesia.

    Robert menjelaskan pengajuan aturan yang akan menjadi inti dari beberapa aturan perpajakan ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan ekonomi global saat ini. Salah satunya adalah perubahan ekonomi global saat ini adalah konsumsi barang dan jasa secara digital dari luar negeri.

    "Kenapa pemerintah buat RUU yang sifatnya bisa menyentuh UU lainnya sehingga disebut omnibus law, untuk menjawab tantangan ekonomi global," ungkapnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id