Omnibus Law Meleset dari 100 Hari Kerja

    Media Indonesia - 27 Januari 2020 06:39 WIB
    Omnibus Law Meleset dari 100 Hari Kerja
    Gedung Parlemen. FOTO: MI/SUSANTO
    Jakarta: Empat rancangan undang-undang (RUU) omnibus law dipastikan tidak akan selesai dalam 100 hari kerja. Seratus hari kerja itu hanya diperuntukkan masa sidang. Selain itu, memulai pembahasan RUU tersebut masih bergantung pada pemerintah.

    "Bola panas omnibus law sendiri masih berada di pemerintah. Legislatif masih menunggu surat presiden (surpres), naskah akademik, dan draf RUU sehingga DPR bisa berkomunikasi antarfraksi untuk membahas omnibus law tersebut," kata anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, saat dihubungi, kemarin.

    Menurutnya, kapan dimulainya pembahasan RUU omnibus law bergantung pada komunikasi dengan fraksi-fraksi. Penyelesaian empat omnibus law yang telah masuk Prolegnas 2020, lanjut Baidowi, dapat dilakukan dengan cepat, bergantung pada politik komunikasi antara pemerintah sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif untuk membangun kesepahaman.

    "Yakni kapan pemerintah mau mengirim surat presiden berikut naskah akademik dan draf RUU kepada DPR. Tentu saja nanti bergantung penugasan Bamus. Selanjutnya, hal-hal dalam pembahasan juga dapat diperdalam," tambahnya.

    Hal tersebut bertentangan dengan target Presiden Joko Widodo bahwa omnibus law, terutama cipta lapangan kerja, akan selesai dalam waktu 100 hari kerja. Saat ini sebanyak empat RUU omnibus law telah masuk Prolegnas 2020. Empat RUU omnibus law itu ialah RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kefarmasian.

    Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan mendukung percepatan pengesahan sejumlah RUU omnibus law yang yang telah diserahkan kepada DPR. "Kita berkewajiban sebagai front terdepan mengamankan untuk segera disahkan DPR," kata Surya Paloh di Makassar, Sabtu (25/1), seperti dikutip www.partainasdem.id.

    Surya meminta kader NasDem mengawal pembahasan omnibus law di parlemen. Omnibus law merupakan aspirasi NasDem dan diharapkan bisa berkontribusi bagi pemerintahan ke depan. "Agar pemerintahan Jokowi berjalan efektif, kuat, dan menghasilkan sesuatu yang memberi kebanggaan," tambahnya.

    Surya mengakui ada pro dan kontra terkait dengan omnibus law. Namun, ia meyakini omnibus law menjadi salah satu jalan membuat kehidupan bernegara menjadi lebih baik di masa mendatang.



    (EKO)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id