comscore

Pemerintah Siap Sempurnakan Instrumen Pajak Karbon di Tengah Risiko Global

Antara - 25 Juni 2022 06:11 WIB
Pemerintah Siap Sempurnakan Instrumen Pajak Karbon di Tengah Risiko Global
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin
Jakarta: Pemerintah terus menyempurnakan instrumen pajak karbon di tengah risiko global yang ada dengan mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon. Upaya itu diharapkan bisa berkontribusi terhadap upaya mencegah perubahan iklim demi pembangunan berkelanjutan.

"Hal ini dilakukan bersama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, dilansir dari Antara, Sabtu, 25 Juni 2022.

Proses penyempurnaan peraturan pendukung tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.
Ia menjelaskan proses pematangan skema pasar karbon termasuk peraturan teknisnya, yang sistemnya akan didukung oleh pajak karbon, masih membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak karbon yang awalnya direncanakan akan diterapkan pada Juli 2022.


Kendati demikian, Febrio menegaskan, pajak karbon akan tetap dikenakan pertama kali pada badan yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan mekanisme pajak yang mendasarkan kepada batas emisi di 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 
Baca: Kinerja Moncer Pascamerger, Pelindo Sukses Raup Laba Rp3,2 Triliun

"Pajak karbon diharapkan dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon," ucap dia.

Selain itu, ia menyebutkan, pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagai capaian strategis yang menjadi contoh dalam pertemuan tingkat tinggi G20.

Sebagai bagian dari deliverables ini, tambahnya, pemerintah juga mendorong berbagai aksi mitigasi perubahan iklim lainnya, di antaranya melalui mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM).

Mekanisme tersebut di satu sisi memensiunkan dini PLTU batu bara dan di sisi lain mengakselerasi pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya.


(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id