DJP Dorong Data Perpajakan Terintegrasi di Seluruh Perusahaan BUMN

    Ilham wibowo - 19 Desember 2019 19:26 WIB
    DJP Dorong Data Perpajakan Terintegrasi di Seluruh Perusahaan BUMN
    Ilustrasi. Foto : MI/Arya M.
    Jakarta: Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didorong untuk memberikan akses penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap data transaksi keuangan perpajakan perusahaan.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memaparkan langkah ini memberikan keuntungan bagi wajib pajak lantaran mengurangi beban kepatuhan, yaitu beban administratif yang harus ditanggung untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Selain itu wajib pajak juga menikmati potensi pemeriksaan dan sengketa perpajakan yang lebih rendah karena telah sepenuhnya terbuka kepada otoritas pajak.

    "Tolong BUMN semuanya agar bisa bergabung, karena kita semua kan mau transparan, tidak mungkin sekaligus langsung semua tetap pelan-pelan satu-satu," kata Suryo saat menandatangani Nota kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis 19 Desember 2019.

    Saat ini, Pertamina menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang memberikan akses penuh kepada DJP terhadap data transaksi keuangan perpajakan perusahaan. Setoran pajak dan dividen dari Pertamina ke APBN senilai Rp120,8 triliun pada 2018 diproyeksikan pengelolaannya bisa lebih efisien.

    Bagi DJP kerja sama ini memberikan akses real-time terhadap data keuangan Pertamina sehingga dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik tanpa harus melalui proses pemeriksaan yang panjang dan mahal. Dengan demikian kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak sekaligus menjadi contoh yang diharapkan dapat ditiru untuk diterapkan wajib pajak besar lainnya.

    "Jadi mengurangi cots of compliance. Orang yang mengurusi pajak bisa jadi berkurang setengahnya," tutur Suryo.

    Dia pun berharap dalam kurun waktu lima tahun ke depan, seluruh perusahaan BUMN dapat menerapkan integrasi data perpajakan. Mengingat, pajak sendiri menjadi pulang punggung negara untuk pembangunan dengan kontribusi sebesar 70 persen.

    "Lima tahun ke depan paling tidak semua BUMN bisa bisa terkoneksi. Kenapa saya dorong BUMN karena ini bagian dari konstitusi negara," ujarnya.

    Selain mendapatkan data perpajakan dari perusahaan BUMN itu sendiri, data transaksi yang dilakukan perseroan dengan pihak ketiga juga akan digunakan untuk membantu para lawan transaksi tersebut untukmenjalankan kewajiban perpajakan mereka. Pemanfaatannya termasuk sebagai data untuk pengisian SPT secara otomatis (pre-populated).

    Kerja sama ini menjadi contoh pemanfaatan kemajuan teknologi untuk semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan. DJP berkomitmen untuk terus melanjutkan penguatan layanan dan pengawasan termasuk melalui program digitalisasi dan otomasi untuk semakin mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

    "Untuk itu DJP mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh masyarakat demi mempercepat pembangunan menuju Indonesia maju," pungkasnya.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id