Aturan Turunan UU HPP Ditunggu Dunia Usaha

    M Ilham Ramadhan - 08 Oktober 2021 09:43 WIB
    Aturan Turunan UU HPP Ditunggu Dunia Usaha
    Ilustrasi aturan turunan UU HPP - - Foto: Medcom



    Jakarta: Ketua Komite Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widya Pratama mengungkapkan, dunia usaha saat ini menunggu ragam aturan turunan atau pelaksana dari Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disahkan menjadi UU.

    "Tentu kita semua menunggu peraturan turunannya, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, sehingga implementasi atau semangat yang ada dalam HPP bisa terlaksana dengan baik. Jadi jangan sampai nanti terdistorsi," ujarnya kepada Media Indonesia, dikutip Jumat, 8 Oktober 2021.

     



    Dunia usaha juga menunggu upaya pemerintah menggalakkan ekstensifikasi yang selama ini tampak tersendat. Melalui UU HPP pengambil kebijakan dinilai dapat lebih leluasa melakukan pengawasan pajak.

    "Kita mengingatkan agar ekstensifikasi tetap berjalan, jangan hanya bertumpu pada yang sudah ada di dalam sistem. Karena di dalam HPP juga sudah dimungkinkan penggunaan NIK sebagai NPWP," ujarnya.

    "Jadi ini tentu kami harapkan ekstensifikasi bisa berjalan, dan pemungutan pajak ini bisa meluas kepada mereka yang sebetulnya memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak," sambung Siddhi.

    PPh badan

    Dunia usaha juga memaklumi kesepakatan yang dicapai pemerintah dan DPR untuk tetap memberlakukan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22 persen. Sebab saat ini yang terpenting ialah penanganan pandemi dapat dilakukan dengan baik dan memberi dampak positif bagi ekonomi nasional.

    Diketahui awalnya pemerintah mengusulkan agar tarif PPh Badan diturunkan menjadi 20 persen. Namun setelah melakukan pembahasan dengan komisi XI DPR, usulan itu diubah kembali menjadi tetap 22 persen.

    "Kita memang memaklumi, karena ada pandemi ini sehingga menimbulkan krisis ekonomi dan pemerintah mengalami defisit dan membutuhkan anggaran yang besar. Kita mencoba untuk melihat dari sisi positifnya, yang penting sekarang penanganan pandeminya ini bisa berjalan dengan baik," jelas Siddhi.

    Sementara itu, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai UU HPP dapat menjadi solusi atas persoalan fundamental perpajakan nasional. Produk hukum anyar itu dianggap mampu memutus permasalahan tax ratio dan tax buoyancy di Indonesia.

    Selain itu, UU HPP juga dinilai mampu memobilisasi penerimaan pajak yang selama urung terdistribusi dengan adil. Stagnasi tax ratio dianggap mampu diantisipasi dalam jangka menengah dari RUU yang telah disahkan itu.

    "Pasalnya, pascapandemi diprediksi bahwa pemulihan ekonomi akan berjalan lebih cepat dari pada pemulihan penerimaan pajak. Oleh karena itu, adanya UU HPP merupakan suatu terobosan dalam momentum yang tepat," kata Bawono.

    Reformasi perpajakan

    Dia sepakat bila UU HPP dikatakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Sejatinya reformasi perpajakan tak akan pernah usai karena sifatnya yang berkelanjutan. Pembaruan sistem perpajakan dan UU 11/2020 Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha akan dilengkapi dengan UU HPP untuk memuluskan agenda reformasi perpajakan.

    "Reformasi kali ini harus dilihat secara komprehensif dan saling melengkapi, karena akan menciptakan sistem pajak yang selaras dengan perekonomian, adil, berkepastian, berorientasi pada daya saing, memberikan kemudahan, serta mendorong kepatuhan," imbuh Bawono.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id