comscore

Menko Airlangga: Dana PEN Bukan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara

Husen Miftahudin - 24 Januari 2022 22:11 WIB
Menko Airlangga: Dana PEN Bukan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi dana itu (pembangunan IKN) ada di PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," ucap Airlangga dalam evaluasi PPKM yang disiarkan secara virtual, Senin, 24 Januari 2022.

 



Airlangga menjelaskan, dana pembangunan IKN saat ini berada di Kementerian PUPR. Pemerintah memperkirakan pembangunan IKN fase pertama membutuhkan dana sebesar Rp45 triliun.

"Diperkirakan untuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar Rp45 triliun. Namun dana ini kan dana yang secara bertahap, tergantung pada kebutuhan dan progres," terangnya.

Adapun dana PEN yang sudah diputuskan sebesar Rp452,64 triliun dan terdiri atas tiga bidang. Pertama, bidang kesehatan yang dialokasikan dana sebanyak Rp125,97 triliun.

Kemudian bidang perlindungan masyarakat dengan alokasi anggaran mencapai Rp150,8 triliun. Terakhir bidang penguatan ekonomi dengan alokasi dana mencapai sebesar Rp174,87 triliun.

"Dari tiga bidang tersebut, tentunya yang ekonomi terkait dengan infrastruktur, ketahanan pangan, ICT (teknologi dan informasi), UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru bisa menggunakan anggaran program PEN. Sebesar Rp178,3 triliun dana pemulihan ekonomi di program PEN, dapat digunakan untuk pembangunan IKN.

"IKN ini termasuk yang bisa dimasukkan dalam klaster yang ketiga (bidang penguatan ekonomi dalam PEN) ini. Kalau K/L terkait siap, misalnya Kementerian PUPR siap untuk membangun jalan di ibu kota baru, kita bisa anggaran dari Rp178 triliun ini," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu, 19 Januari 2022.

Meski begitu, ia belum merinci berapa besaran anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru tersebut.

"Jadi di Rp178 triliun ini kita akan lihat kesiapan dari K/L-nya, kemampuan eksekusinya, dan dampak ekonominya, yang paling optimal sehingga kita memberikan prioritas untuk bisa menggunakan anggaran tersebut," ungkapnya.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id