comscore

Pemerintah Terbitkan 2 SUN untuk Tampung Dana PPS

Eko Nordiansyah - 20 Juni 2022 14:36 WIB
Pemerintah Terbitkan 2 SUN untuk Tampung Dana PPS
Gedung Kementerian Keuangan. FOTO: Kementerian Keuangan
Jakarta: Pemerintah akan melakukan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Terdapat dua seri surat utang yang akan diterbitkan, FR0094 dan USDFR003.

Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Senin, 20 Juni 2022, pelaksanaan transaksi private placement akan dilakukan pada Jumat, 24 Juni 2022, dan setelmen pada Rabu, 29 Juni 2022.
Rinciannya, seri FR0094 berdenominasi rupiah memiliki tenor enam tahun hingga 15 Januari 2028 dengan range yield antara 6,45 persen sampai 6,95 persen. Sedangkan USDFR0003 berdenominasi dolar AS memiliki tenor 10 tahun hingga 15 Januari 2032 dengan range yield 4,60 persen hingga 5,00 persen.

Pelaksanaan transaksi private placement dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement (PMK No. 51/PMK.08/2019).

Selain itu penerbitan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020).

Kemudian, ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK No. 196/PMK.03/2021).

Sesuai ketentuan dalam PMK 196/PMK.03/2021, dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan harta bersih dalam Surat Berharga Negara, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, dilakukan melalui Dealer Utama  dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kedua, investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang USD hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing.

Ketiga, Dealer Utama wajib melaporkan transaksi Surat Berharga Negara dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak.


(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id