Pemerintah Bakal Redesain Sistem Penganggaran

    Eko Nordiansyah - 23 Juni 2020 13:05 WIB
    Pemerintah Bakal Redesain Sistem Penganggaran
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: AFP
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan melanjutkan redesain sistem penganggaran pada tahun depan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas anggaran melalui reformasi sistem penganggaran.

    Menurut dia, inisiatif untuk melakukan redesain sistem penganggaran sudah dilakukan sejak 2020 ini karena adanya pandemi covid-19. Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk menutup kebutuhan pembiayaan penanganan covid-19.

    "Redesigning sistem penganggaran yang sebetulnya sudah dimulai 2020 ini tapi karena covid kita betul disrupsi luar biasa. Tapi kita ingin siapkan terus untuk bisa dilaksanakan di 2021," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

    Dirinya menambahkan pemerintah ingin agar program yang ada bisa didanai secara sinergis. Tak hanya itu, pemerintah juga berharap dilakukan better spending, memaksimalkan value for money, serta zero cost budgeting menjadi suatu yang sangat penting.

    Selama ini Sri Mulyani menilai masih ada belanja di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak sinkron. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah agar penggunaan anggaran bisa memiliki manfaat yang lebih baik.

    "Misalnya DAK fisik jalan, antara prioritas yang dibangun oleh jalan nasional provinsi kabupaten kota itu perlu suatu sinkronisasi yang manfaatnya jauh lebih baik daripada kalau dialokasikan dan direncanakan kalau tidak terkoordinasi," ungkap dia.

    Adapun redesain sistem penganggaran bertujuan agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel, penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan informasi pada dokumen anggaran, serta mengurangi kebutuhan fasilitas 'tagging', namun apabila diperlukan fasilitas ini bisa dilakukan secara terbatas.

    "Menyinkronkan rumusan program belanja K/L dengan daerah, ini juga tantangan luar biasa. Kita semua paham ada APBD melalui proses dengan DPRD masing-masing. Namun juga ada jalur alokasi anggaran dari pusat ke daerah melalui DAU DBH DAK fisik dan non-fisik, DID maupun dana desa. Aliran ini untuk sinkronkan jadi tantangan luar biasa," pungkasnya.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id