Kewenangan Perizinan Usaha Dikembalikan ke BKPM

    Damar Iradat - 21 November 2019 14:33 WIB
    Kewenangan Perizinan Usaha Dikembalikan ke BKPM
    Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Kewenangan perizinan bidang usaha akan dikembalikan sepenuhnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas percepatan kemudahan berusaha di Kantor Presiden.

    "Kewenangan perizinan sepenuhnya dikembalikan ke BKPM," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

    Presiden Joko Widodo menargetkan BKPM bisa meningkatkan peringkat percepatan kemudahan berusaha. Saat ini Indonesia berada di peringkat 73.

    Presiden meminta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bisa mengerek Indonesia ke peringkat 50 pada 2021. Presiden juga menginstruksikan seluruh menteri mencabut 40 peraturan menteri (permen) yang menghambat kemudahan investasi. 

    "Sampai akhir Desember sekurang-kurangya mencabut 40 permen hal yang menghambat kemudahan investasi dan berusaha termasuk perizinan di beberapa kementerian," papar dia.

    Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjamin akam mengubah paradigma operasional lembaganya. BKPM akan membantu pengusaha yang kesulitan mengurus izin. BKPM juga akan mendampingi pengusaha itu hingga perizinan mereka tuntas.

    "Investasi existing Rp708 triliun yang belum diesekusi, atas perintah Presiden harus diselesaikan," kata Bahlil.
     




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id