comscore

Bea Cukai Fasilitasi Peningkatan Ekspor di Indonesia

Eko Nordiansyah - 04 Juli 2022 19:35 WIB
Bea Cukai Fasilitasi Peningkatan Ekspor di Indonesia
Ilustrasi kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: dok MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC) menunjukkan keberpihakannya dalam mendukung peningkatan ekspor di Indonesia. Sejumlah fasilitas diberikan untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan pada skala global.

Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Kemenkeu Untung Basuki mengatakan, beberapa fasilitas dari Bea Cukai untuk mendukung ekspor antara lain berupa Fasilitas Kawasan Berikat, Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Fasilitas Kawasan Berikat adalah fasilitas yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong perusahaan pengolahan atau manufacturing untuk melakukan ekspor karena memang ada kewajiban dari perusahaan ini untuk ekspor. Kalau dia ke lokal boleh, tetapi dibatasi maksimal 50 persen dari ekspornya," kata dia dilansir dari laman Kemenkeu, Senin, 4 Juli 2022.

Ia menambahkan, jenis industri di kawasan berikat yang diberikan fasilitas kemudahan ekspor cukup bervariasi. Beberapa di antaranya yakni industri tekstil, hortikultura, otomotif, dan bidang refinery crude palm oil (CPO).

Sementara itu pada fasilitas KITE, Untung menjelaskan terbagi menjadi tiga. Pertama, KITE Pembebasan yaitu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PPN Impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor.
 
Baca juga: Bea Cukai: Ekspor Fasilitas KITE IKM Tembus USD43 Juta

Kedua, KITE Pengembalian merupakan Fasilitas Pengembalian Bea Masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor. Ketiga, KITE IKM yakni fasilitas yang diberikan untuk IKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor.

Selanjutnya untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, dan ekonomi di KEK, pelaku usaha mendapat fasilitas kepabeanan, baik berupa insentif maupun prosedural. Bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, DJBC juga memperbaiki regulasi terutama terkait dengan KEK dan free trade zone untuk menjaga nilai ekspor Indonesia tetap baik.

"Perusahaan KEK ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada jenis-jenisnya, meliputi pariwisata seperti di Mandalika, kemudian ada industri manufaktur seperti di Kendal. Ke depannya nanti akan ada beberapa tema KEK, misalnya KEK pendidikan dan kesehatan," jelas Untung.

Hingga 2022, ada 1.393 perusahaan yang mendapat Fasilitas di Kawasan Berikat dan 471 perusahaan yang mendapat Fasilitas KITE. Dari angka penerima Fasilitas KITE tersebut, terdapat 113 perusahaan yang mendapat Fasilitas KITE IKM, atau naik dari sebelumnya 74 pada 2019.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id