Rencana Pajak Minimum

    Duh! Ada 9.496 Perusahaan Lapor Rugi 5 Tahun Berturut-Turut

    Eko Nordiansyah - 13 September 2021 20:58 WIB
    Duh! Ada 9.496 Perusahaan Lapor Rugi 5 Tahun Berturut-Turut
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan



    Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut tujuan pemerintah yang berencana menerapkan kebijakan alternative minimum tax. Kebijakan yang masuk dalam rencana revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ini dilakukan untuk mencegah pengindaran pajak (tax avoidance).

    Sri Mulyani mengatakan, ada banyak wajib pajak yang melaporkan secara terus menerus mengalami kerugian atau melaporkan pajak dalam jumlah yang sangat kecil. Bahkan jumlahnya terus meningkat dari delapan persen di 2012 menjadi 11 persen pada 2019 atau sebelum pandemi covid-19.

     



    "Wajib pajak badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut juga meningkat dari 5.199 WP pada 2012-2016 melonjak hampir dua kali lipat ke 9.496 Wajib Pajak pada 2015-2019," kata dia, dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 13 September 2021.

    Ia menambahkan, wajib pajak yang selama lima tahun menyampaikan kerugian ini justru tetap beroperasi dan tetap mengembangkan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan menetapkan kriteria tertentu agar wajib pajak ini bisa dikenakan pajak minimum meskipun laporan keuangannya mengalami rugi.

    "Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak bersifat eksesif, jadi tidak berarti kita memalaki atau walau rugi tetap dibayar. Kita perlu melihat alternative minimum tax ini dan ditetapkan untuk wajib pajak badan yang memenuhi kriteria tertentu," ungkapnya.

    Menurut dia, kriteria yang harus dipenuhi antara lain hubungan afiliasi, memiliki batas omzet tertentu, dan beroperasi komersial dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, Sri Mulyani memastikan kebijakan Pajak minimum bagi perusahaan rugi tidak menyasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    "Ini akan mengakomodasi concern atau pandangan dari banyak masyarakat atau dunia usaha seolah-olah yang rugi tetap dipajaki. Dengan ketentuan ini tidak dimaksudkan dilakukan pemungutan pajak terus menerus, terutama wajib pajak UMKM," pungkas dia.

     

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id