Pemerintah Kenakan Tarif Pajak Karbon Minimal Rp75 Ribu/Kg Karbon Dioksida

    Eko Nordiansyah - 05 Juni 2021 14:14 WIB
    Pemerintah Kenakan Tarif Pajak Karbon Minimal Rp75 Ribu/Kg Karbon Dioksida
    Ilustrasi. Foto: dok MI.



    Jakarta: Pemerintah berencana untuk menetapkan pajak karbon atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Rencana ini masuk dalam rencana revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Mengutip draf RUU KUP TA PPN PPh, dilansir Medcom.id, Sabtu, 5 Juni 2021, dalam Pasal 44G disebutkan bahwa subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

     



    Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp75 ribu per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

    Adapun saat terutang pajak karbon adalah pada saat pembelian barang yang mengandung karbon, pada akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu, atau saat lain.

    Ketentuan mengenai penetapan tarif pajak karbon, perubahan tarif pajak karbon, dan/atau penambahan pajak objek pajak yang dikenai pajak karbon selain sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Ketentuan mengenai subjek pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon, dan alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

    Terakhir, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id