Walau Naik, Tarif PPN di Indonesia Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

    Eko Nordiansyah - 14 Oktober 2021 17:24 WIB
    Walau Naik, Tarif PPN di Indonesia Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain
    Perpajakan. Foto : MI.



    Jakarta: Pemerintah akan mulai menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

    "Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang semakin membaik serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam keterangan resminya, Kamis, 14 Oktober 2021.

     



    Merujuk kepada tarif PPN negara-negara lain, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia sebesar 15,4 persen. Bahkan tarif PPN di Indonesia ini masih lebih rendah dari Filipina yang sebesar 12 persen, Tiongkok 13 persen, Arab Saudi 15 persen, Pakistan 17 persen, dan India 18 persen.

    Di samping itu, Suryo menyebut kemudahan dalam pemungutan PPN juga akan diberikan kepada jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu melalui penerapan tarif PPN final. Misalnya satu persen, dua persen, atau tiga persen dari peredaran usaha sehingga tetap mempertimbangkan aspek kemudahan administrasi.

    "Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemudahan administrasi seperti yang selama ini telah dilakukan pemerintah," ungkapnya.

    Sebagaimana diketahui, fasilitas PPN mendominasi belanja perpajakan (tax expenditure) setiap tahun. Pada 2020 belanja perpajakan PPN mencapai Rp140,4 triliun atau sekitar 60 persen dari total Rp234,9 triliun, dengan Rp40,6 triliun di antaranya berasal dari kebijakan pengecualian pemungutan PPN oleh pengusaha kecil (threshold PPN).

    "Pokok perubahan PPN dalam UU HPP yang krusial adalah perluasan basis PPN melalui refocusing pengecualian dan fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN secara bertahap, dan penerapan PPN final. Perluasan basis PPN melalui refocusing pengecualian dan fasilitas PPN ditujukan agar fasilitas PPN lebih adil dan tepat sasaran," pungkas dia.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id