Pemerintah Diminta Berani Ambil Kebijakan Adil terkait Penggunaan Dana Cukai

    Husen Miftahudin - 03 Mei 2021 10:21 WIB
    Pemerintah Diminta Berani Ambil Kebijakan Adil terkait Penggunaan Dana Cukai
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie berpendapat Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) atau dana rokok tidak bisa dianggap sebagai denda untuk mendanai kesehatan akibat dari dampak kesehatan perokok. Sebab konsep cukai berbeda dengan pajak, apalagi dalam UU Cukai sudah ditentukan penggunaan dana cukai.

    "Penggunaannya sifatnya limitatif. Tidak boleh ditafsirkan untuk dana BPJS (Kesehatan), dana kesehatan, itu namanya perampokan dana rokok," ketus Gugun dalam keterangan resminya, Senin, 3 Mei 2021.






    Gugun menekankan bahwa di dalam UU Cukai Nomor 36 Tahun 2007 disebutkan, alokasi pembagian DBHCHT sudah diatur dengan jelas, yakni 50 persen dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian, industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi cukai, dan sebagainya. Kesehatan termasuk di dalam pembinaan lingkungan sosial, sedangkan 50 persen lainnya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah penerima DBHCHT.

    Merujuk Pasal 66A (1) UU Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar dua persen yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

    Pada Ayat (3) dinyatakan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan DBHCHT dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/wali kota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.

    Oleh karena itu, tegas Gugun, seyogianya DBHCHT harus konsisten pada amanat UU Cukai. Dengan komposisi pembagian dana cukai 30 persen untuk provinsi penghasil, 40 persen untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya.

    Gugun juga menyoroti pemanfaatan untuk pelayanan kesehatan yang dinilai tidak pernah digunakan dengan jelas. Alih-alih meningkatkan pelayanan kesehatan, malah dipakai untuk kampanye bahaya merokok.

    "Apabila dari dulu dimaksimalkan, BPJS Kesehatan bisa lebih ringan bebannya. Aturan cukai rokok sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang, seiring berkembangnya industri rokok di negeri ini," tuturnya.

    Menurut Gugun, selama ini kesalahan fatal politik hukum tentang dana cukai rokok adalah terlalu membuka open interpretative atau penafsiran yang terlalu liar. "Karena itu, pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang adil tentang penggunaan dana cukai," pungkas dia.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id