Jokowi: Reformasi Perpajakan Harus Dilanjutkan

    Damar Iradat - 22 November 2019 16:13 WIB
    Jokowi: Reformasi Perpajakan Harus Dilanjutkan
    Presiden Joko Widodo--MI/Ramdani
    Jakarta: Presiden Joko Widodo menginstruksikan reformasi perpajakan dilanjutkan. Reformasi perpajakan harus segera dirampungkan, sehingga dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi global, keluar dari jebakan pendapatan menengah, dan mengoptimalkan daya saing ekonomi.

    "Saya minta reformasi perpajakan di Dirjen Pajak harus dilanjutkan, mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis jatah, dan sistem informasi perpajakan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

    Jokowi meminta ada implementasi terhadap pemberian insentif perpajakan melalui beberapa instrumen untuk mendukung peningkatan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja. Di antaranya tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan super deduction tax pengembangan kegiatan vokasi.

    Menurut dia, penelitian dan pengembangan bagi industri padat karya juga sangat penting. Industri ini juga memerlukan fasilitas pembebasan bea masuk dan subsidi pajak.

    "Saya minta berbagai insentif perpajakan ini bisa memberikan tendangan yang kuat, bisa berdampak besar bagi peningkatan daya saing kita dan bisa akhirnya membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya bagi bangsa kita," ujar dia.

    Jokowi juga meminta kebijakan penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional dan e-commerce harus mulai ditempuh. Ini, kata dia, demi mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pemberian insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu peningkatan daya saing. Fasilitas insentif perpajakan harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi, dan sinkronisasi dengan peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah, serta mengatur retribusi daerah.

    "Karena itu saya minta perhatian Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) betul-betul mengawal konsistensi, koherensi antara reformasi perpajakan di tingkat pusat dengan pembenahan pengaturan pajak dan retribusi di daerah," pungkas dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id