Pemerintah Pangkas Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional

    Suci Sedya Utami - 27 Maret 2020 15:00 WIB
    Pemerintah Pangkas Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional
    Ilustrasi - - Foto: Medcom
    Jakarta: Pemerintah mempermudah pengajuan permohonan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA) atau penyelesaian sengketa pajak internasional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan payung hukum tersebut mengatur tata cara permohonan, perundingan, peninjauan kembali dan pembaruan APA serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

    Hestu mengatakan mulai 18 Maret lalu, permohonan APA dapat diajukan melalui formal application tanpa didahului pembicaraan awal. Kelengkapan dokumen dapat disampaikan setelah adanya pemberitahuan bahwa permohonan APA dapat ditindaklanjuti.

    Sementara itu, penyelesaian permohonan APA yang lengkap dilakukan melalui perundingan dan pengujian material atas permohonan tersebut dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.


    "Dalam pengaturan yang baru ini transaksi yang dapat diajukan APA adalah seluruh atau sebagian transaksi afiliasi domestik dan luar negeri. Hasil kesepakatan APA berlaku paling lama lima tahun dan dapat diberlakukan untuk tahun-tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA (roll back)," kata Hest dalam keterangan resmi, Jumat, 27 Maret 2020.

    Adapun pengajuan APA dapat dilakukan dalam periode dua belas sampai dengan enam bulan sebelum dimulainya periode APA. Caranya mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar menggunakan formulir yang sudah ditentukan.

    Kelengkapan permohonan APA termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dokumen penentuan harga transfer (TP doc) untuk tiga tahun pajak terakhir, serta penjelasan rinci atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

    Prinsip kewajaran dan kelaziman diterapkan untuk menentukan harga transfer wajar, dan berlaku atas setiap jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, termasuk transaksi afiliasi maupun transaksi dengan pihak non-afiliasi namun harga dan lawan transaksi ditentukan pihak afiliasi.




    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id