Hadapi Korona, Desa Diminta Segera Penuhi Syarat Pencairan Dana Desa

    Kautsar Widya Prabowo - 21 Maret 2020 13:13 WIB
    Hadapi Korona, Desa Diminta Segera Penuhi Syarat Pencairan Dana Desa
    Ilustrasi korona. Medcom.id
    Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta seluruh jajaran pemerintah desa segera melengkapi dokumen pencairan dana desa. Dana desa bisa digunakan untuk membantu penanganan virus korona (covid-19) melalui program padat karya.

    "Banyak syarat yang belum dipenuhi segera untuk dipenuhi, supaya dana desa bisa cepat dicairkan dan digunakan sebesar-besarnya," ujar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Taufik Madjid, dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Sabtu, 21 Maret 2020.

    Dana desa juga dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Terutama, bagi desa-desa yang terdampak virus korona.

    Koordiniasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten atau kota harus diintesifkan terutama bila terjadi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Taufik meminta desa yang belum memiliki prorgam padat karya tunai segera membuatnya dalam peraturan desa mengenai APBDes.

    Sebab, ini menjadi salah satu syarat bagi desa mencairkan dana desa.
    "Ini cepat dipenuhi persyaratannya maka desa punya dana desa yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa," tutur dia.  

    Skema penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran dana desa sebesar 40 persen di tahap I, kemudian 40 persen lagi di tahap II dan 20 persen sisanya di tahap III.

    "Tahap pertama 40 persen kurang lebih Rp28,8 triliun," jelas Taufik.

    (Baca: Dana Desa Bisa Dipakai Tangani Korona)

    Tahap-tahap pencairan akan disesuikan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi pemerintah desa. Rencananya alokasi dana desa didistribusikan untuk 74.953 desa di 434 kabupaten dan kota di Indonesia.

    Tahap I pencairan paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Sedangkan tahap II dicairkan paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Agustus, serta tahap III paling cepat cair Juli.

    Sementara, penyaluran untuk desa mandiri dalam dua tahap. Tahap I pencairan paling cepat Januari atau paling lambat Juni sebesar 60 persen, sedangkan tahap II dicairkan paling cepat Juli sebesar 40 persen.

    Adapun persyaratan untuk pencairan dana desa tahap I yaitu, penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, penerbitan peraturan desa mengenai APBDes, dan penerbitan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

    Syarat pencairan tahap II, yakni membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya, membuat laporan realisasi penyerapan tahap I dengan rata-rata penyerapan sebesar 50 persen dan rata-rata keluaran paling sedikit 35 persen.

    Kemudian, syarat pencairan tahap III, yaitu membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90 persen dan rata-rata keluaran paling sedikit 75 persen, membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

    (Baca: Dana Desa Diminta Digunakan untuk Program Padat Karya)



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id