Nota Keuangan 2020

    Live: Defisit APBN 2021 Jadi 5,5%

    Husen Miftahudin - 14 Agustus 2020 16:18 WIB
    Live: Defisit APBN 2021 Jadi 5,5%
    Presiden Joko Widodo - - Foto: dok DPR RI
    Jakarta: Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 merencanakan defisit anggaran tahun depan sekitar 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp971,2 triliun.

    "Pada masa transisi RAPBN 2021 dengan rencana pendapatan negara Rp1.776,4 triliun dan belanja negara Rp2.747,5 triliun, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB," kata Presiden Joko Widodo dalam Keterangan Presiden RI Atas RUU tentang Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Agustus 2020.

    Jokowi menyampaikan bahwa defisit anggaran tahun depan ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. "Defisit anggaran 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati," tegasnya.

    Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten.

    Pembiayaan defisit RAPBN 2021, lanjutnya, akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

    "Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah," urai Jokowi.

    Pembiayaan investasi juga akan dilakukan pemerintah di 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

    Kemudian kedua untuk pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Ketiga, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi.

    "Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional," pungkas Jokowi.


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id