Sri Mulyani Akui Pengawasan Sistem Keuangan Belum Sempurna

    Desi Angriani - 22 Januari 2020 13:42 WIB
    Sri Mulyani Akui Pengawasan Sistem Keuangan Belum Sempurna
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pengawasan sistem keuangan nasional belum sempurna. Pasalnya, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan hanya berfokus pada bank sistemik bukan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

    "Sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak tercermin di dalam UU PPKSK yang pada dasarnya untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan,” kata Ani sapaannya dalam jumpa pers KSSK di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

    Ani menjelaskan ketentuan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Di dalamnya diatur pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), status krisis direkomendasikan oleh KSSK dan ditetapkan oleh Presiden, kewenangan masing-masing lembaga yang tergabung dalam KSSK yakni Kemenkeu, BI, OJK dan LPS, restrukturisasi perbankan serta imunitas anggota KSSK.

    "Dalam pembahasan kami di KSSK, sektor IKNB di bawah UU PP KSSK kami tidak memiliki lingkup bersama-sama. Saat joint namun non bank penanganannya dilaksanakan UU masing," tuturnya.

    Karena itu, penanganan lembaga keuangan non bank dilaksanakan oleh UU yang berada di masing-masing lembaga. Yakni berpatokan pada Undang-undang OJK dan Undang-undang perasuransian. Namun demikian, KSSK tetap melakukan koordinasi dengan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

    “Dibutuhkan penyempurnaan sehingga kami anggap sebagai salah satu prioritas karena PPKSK menyangkut UU Keuangan Negara, UU OJK, UU LPS, dan UU Perbankan perlu kita sempurnakan,” pungkas dia.

    Pemerintah tengah menuntaskan kasus gagal bayar  PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta dugaan korupsi di PT Asabri (Persero).

    Jiwasraya diketahui melakukan rekayasa laporan keuangan sejak 2006 demi memperoleh izin penjualan produk JS Saving Plan. Asuransi pelat merah itu banyak menempatkan 95 persen dana investasi di saham-saham gorengan.

    Berdasarkan dugaan awal, total dana yang diinvestasikan di saham sampah tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.

    Tidak hanya itu, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.

    Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.

    Sementara itu, penyelewengan dana asuransi di Asabri mencapai Rp10 triliun dengan modus investasi saham gorengan. Asabri merupakan perusahaan asuransi jiwa yang diselenggarakan secara wajib untuk memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemenhan.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id