MAGHRIB 17:47

    Untuk Jakarta dan sekitarnya

    IMSAK 04:25
    SUBUH 04:35
    DZUHUR 11:53
    ASHAR 15:14
    ISYA 18:59

    Download Jadwal Imsakiyah

    Rp5,73 Triliun Pajak Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan

    Husen Miftahudin - 21 Maret 2019 20:33 WIB
    Rp5,73 Triliun Pajak Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan
    Illustrasi. MI/Panca Syaukarni.
    Karawang: Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pajak rokok yang dialokasikan untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk 2018 sebanyak Rp5,73 triliun.

    Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, mekanisme penerapan kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 
    Dalam beleid tersebut, 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok daerah akan langsung dipotong untuk dimanfaatkan BPJS Kesehatan. Adapun besaran pajak rokok daerah sebesar 10 persen dari penerimaan cukai hasil tembakau.

    Nirwala menyebutkan, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada 2018 sebanyak Rp153 triliun. Dari angka itu, pajak rokok daerah sebesar Rp15,3 triliun. Dengan demikian, anggaran yang langsung dialihkan dari cukai rokok untuk dimanfaatkan BPJS Kesehatan sebanyak Rp5,73 triliun.

    "Dari Rp15,3 triliun itu kan separuhnya Rp7,65 triliun. Nah, 75 persen dari separuhnya itu langsung dialihkan ke BPJS Kesehatan, berarti sekitar Rp5,73 triliun," ujar Nirwala di fasilitas produksi PT Philip Morris Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 21 Maret 2019.

    Menurut Nirwala, pajak rokok yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dicairkan di tahun berikutnya. Artinya, Rp5,73 triliun pajak rokok yang dikutip daerah langsung disalurkan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan di tahun lalu.

    Kondisi ini berbeda dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, dana dari pajak rokok cair setelah penerimaan cukai selama satu tahun penuh diketahui.

    "Jadi dia dapat (penerimaan cukai rokok) dulu baru dibagikan. Enggak mungkin keluar dulu, beda dengan APBN. Kalau APBN kan pengeluaran dulu baru cari duitnya. Kalau cukai kan karena penerimaan dulu, baru dibagi," jelas dia.

    Terkait pajak rokok tahun ini, Nirwala enggan membeberkan. Ia hanya menyebut target penerimaan cukai rokok di 2019 sebanyak Rp158 triliun.

    "Target penerimaan cukai total Rp165,5 triliun di tahun 2019. Kalau untuk penerimaan cukai hasil tembakau itu Rp158 triliun, sisanya MMEA (Minuman yang Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol)," pungkas dia.

    Sebagai informasi, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sebanyak Rp16,58 triliun. Untuk menyeimbangkan arus keuangannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemanfaatan pajak rokok yang dikutip daerah sebagai penambal defisit BPJS Kesehatan.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id