Bamsoet: Diperlukan Dukungan Semua Pihak Pulihkan Perekonomian Indonesia

    Angga Bratadharma - 12 November 2020 08:15 WIB
    Bamsoet: Diperlukan Dukungan Semua Pihak Pulihkan Perekonomian Indonesia
    Ketua MPR Bambang Soesatyo. FOTO: MPR
    Jakarta: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan vaksinasi bukan satu-satunya jawaban dalam memulihkan ekonomi nasional. Pasalnya usai vaksinasi massal, tak serta merta masyarakat bisa leluasa beraktivitas seperti sebelum pandemi covid-19.

    Hal itu ditekankan Bamsoet, sapaan akrabnya, merespons hasil riset yang dilakukan think tank Brain Society Center (BS Center) bertajuk 'Vaksin Covid-19 dan Arah Pemulihan Ekonomi Indonesia'. Bamsoet menegaskan masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan karena butuh dua tahun untuk kembali normal.

    "Menurut Ketua Tim Riset uji klinis vaksin Covid-19 Unpad Kusnadi Rusmil, butuh dua tahun untuk kembali normal. Pernyataan mengejutkan diutarakan ahli kesehatan global, Peter Doshi, yang menilai warga dunia kemungkinan kecewa karena vaksin hanya mengurangi risiko infeksi 30 persen," ujar Bamsoet, dalam keterangan resminya, Kamis, 12 November 2020.

    Selain membutuhkan waktu untuk kembali pada kondisi normal dari perspektif medis, ia menjelaskan, masih ada pekerjaan rumah lain, khususnya pada upaya pemulihan perekonomian nasional. Dampak pandemi yang telah memukul sektor perekonomian dan menempatkan Indonesia pada jurang resesi memerlukan upaya ekstra untuk dapat kembali pulih.

    "Pada sektor perekonomian, dampak pandemi telah dirasakan hampir pada seluruh bidang dan tingkatan. Tidak hanya mayoritas sektor UMKM yang mengalami pukulan keras, pengusaha-pengusaha besar juga turut merasakan dampaknya," jelas Bamsoet.

    Dirinya menerangkan setelah mengalami kontraksi kinerja pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal berturut-turut, yakni minus 5,32 persen pada kuartal II-2020, dan minus 3,49 persen pada kuartal III-2020, maka sebagaimana telah diprediksikan sebelumnya saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi.

    Pandemi telah menggerus dua sisi perekonomian, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Bahkan, kebijakan pembatasan aktivitas perekonomian secara fisik telah menyebabkan penurunan aktivitas jual beli, terganggunya proses produksi, terhambatnya distribusi, dan berbagai persoalan lain yang bermuara pada penurunan pendapatan.

    "Pada akhirnya berujung pada meningkatnya angka pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," terang Bamsoet.

    Bamsoet memaparkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Agustus 2020 tercatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,77 juta orang, atau mengalami kenaikan sebesar 2,67 juta. Bahkan Bappenas memperkirakan jumlah pengangguran pada 2020 akan mencapai 11 juta orang.

    Mengantisipasi agar tak terjadi PHK massal, lanjutnya, pemerintah telah memberikan banyak stimulus kepada korporasi. Antara lain insentif tax allowances dan tax holiday. Bentuknya seperti penurunan tarif PPH badan dengan pagu anggaran Rp20 triliun. Terbaru, pemerintah dan parlemen sudah mengesahkan UU Cipta Kerja.

    "Yang diharapkan mampu menarik investor untuk membuka usaha di Indonesia, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja Indonesia," pungkas Bamsoet.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id