Sri Mulyani Minta K/L hingga Pemda Tindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi BPK

    Eko Nordiansyah - 14 September 2021 14:03 WIB
    Sri Mulyani Minta K/L hingga Pemda Tindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi BPK
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: MI/Erlangga



    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tidak mudah. Meski begitu, pemerintah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

    Namun demikian, ia menyebut, temuan-temuan dari BPK ini adalah hal positif bagi pemerintah untuk terus diperbaiki. Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.

     



    "Saya berharap kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk terus melihat temuan-temuan BPK dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi apa yang telah disampaikan oleh BPK," kata dia dalam webinar, Selasa, 14 September 2021.

    Sebanyak 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari 86 LKKL atau 97,7 persen dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapat opini WTP. Lalu 486 dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah Kabupaten juga memperoleh opini WTP.

    "Karena yang kita gunakan adalah dana publik, dana rakyat, kita harus mempertanggungjawabkan secara baik dan kita juga terus menjaga tata kelola. Kalau masih ada kementerian/lembaga yang belum mencapai, kita berharap untuk terus memperbaikinya," ungkap dia.

    Ia menambahkan, peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi extraordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana. Menurut dia, pencapaian ini juga merupakan kerja sama pemerintah dengan berbagai lembaga.

    "Pemerintah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resource ini tentu harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, di dalam LKPP 2020 kita semuanya melaporkan apa yang digunakan, apa yang berubah dari keuangan negara yang dikelola oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," pungkasnya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id