Pemerintah-BI Berbagi Beban Tangani Dampak Covid-19

    Eko Nordiansyah - 29 Juni 2020 15:37 WIB
    Pemerintah-BI Berbagi Beban Tangani Dampak Covid-19
    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan). Foto: Antara/ Sigid Kurniawan
    Jakarta: Pemerintah akan berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI) untuk menutup kebutuhan pembiayaan. Apalagi, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dari pemerintah dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada kebutuhan pembiayaan utang sebesar Rp903,46 triliun untuk penanganan dampak covid-19. Untuk itu dibutuhkan burden sharing antara pemerintah dan bank sentral.

    "Kami bicara dengan BI mengenai langkah-langkah burden sharing yang kita upayakan, jaga tata kelola yang baik antara BI dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

    Sri Mulyani menjelaskan beban dampak covid-19 untuk public goods sebesar Rp397,6 triliun. Ini akan digunakan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral kementerian lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

    Di samping itu untuk non-public goods beban biaya yang ditanggung dari dampak covid-19 mencapai Rp505,86 triliun. Dana ini digunakan untuk insentif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), korporasi non-UMKM, serta lainnya.

    "Untuk hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan public goods langsung akan dilakukan burden sharing, yaitu untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan sektoral pemda akan kita burden sharing dengan BI," jelas dia.

    Dengan asumsi market rate 7,36 persen, maka beban bunga utang atas dampak covid-19 adalah Rp66,5 triliun per tahun. Sesuai skema burden sharing, BI akan menanggung Rp35,9 triliun atau 53,9 persen dari total beban bunga utang tersebut.

    Adapun skema burden sharing yang akan dilakukan antara lain untuk public goods adalah 100 persen ditanggung BI, non-public goods UMKM adalah BI reverse repo rate dikurangi satu persen, non-public goods korporasi non-UMKM akan ditanggung pemerintah menggunakan BI reverse repo rate, dan non-public goods lainnya akan ditanggung beban bunganya 100 persen oleh pemerintah.

    "Nah kami sekarang sedang bersama BI finalisasi perhitungan komponen ini dan berapa yang issuance ke market dan issuance private placement dari BI. Ini yang sedang kami finalkan dengan Pak Gubernur (BI) mengenai berapa komposisinya," pungkasnya. 



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id