Gappri: Pemerintah Tak Perlu Revisi Aturan Zat Adiktif Produk Tembakau

    Husen Miftahudin - 08 Juni 2021 19:34 WIB
    Gappri: Pemerintah Tak Perlu Revisi Aturan Zat Adiktif Produk Tembakau
    Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani



    Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

    Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berpandangan, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian atau evaluasi pemberlakuan PP 109/2012. Salah satunya terkait edukasi yang dilakukan pemerintah.

     



    "Pasalnya, kami melihat bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes, belum melakukan upaya konkret dalam mencegah perokok anak," kata Ketua Umum Gappri Henry Najoan dalam siaran persnya, Selasa, 8 Juni 2021.

    Henry menegaskan bahwa ketentuan yang lama masih relevan dengan kondisi saat ini. Karena itu, Gappri berharap PP 109/2012 tetap dipertahankan karena masih relevan dengan kondisi saat ini.

    Terkait pelibatan pembahasan revisi PP 109/2012, Henry mengatakan asosiasi dan pelaku industri hasil tembakau (IHT) sampai saat ini tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Bahkan, pihaknya juga belum menerima draf revisi PP 109/2012.

    "Gappri memandang revisi PP 109/ 2012 justru akan memperburuk kondisi usaha IHT yang saat ini sudah terpuruk akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau 2020 dan 2021," jelas dia.

    Berdasarkan data resmi Gappri, tercatat ada 300 produk hukum yang dikenakan pada IHT, adalah industri yang padat regulasi (fully regulated). Karena itu, Gappri berharap setiap regulasi yang dibuat selalu melibatkan para pemangku kepentingan.

    Di sisi lain, di tengah pandemi covid-19 dan iklim usaha yang tidak stabil ini, Gappri berharap industri hasil tembakau nasional tidak diganggu dengan isu-isu yang merugikan banyak pihak. Justru insentif pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini agar ekonomi masyarakat bisa bertahan dalam situasi resesi global.

    "Bahwa menjaga industri yang tersisa saat pandemi covid-19 dengan daya tahan kuat seperti IHT perlu menjadi perhatian pemerintah. Ketika pemerintah perlu menjaga sisi demand (permintaan) dan supply (penyediaan) masyarakat, maka dukungan dibutuhkan bagi industri," harap Henry.

    Lebih lanjut, Gappri meminta agar pemerintah dalam situasi saat ini dapat berempati pada IHT yang memberikan pendapatan negara sangat besar. "Demi keberlangsungan industri, sebaiknya wacana revisi PP 109/2012 tidak dilanjutkan demi menjaga iklim berusaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum," pungkasnya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id