5 Prosedur Permohonan Persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri BUMN

    Eko Nordiansyah - 08 Oktober 2020 13:11 WIB
    5 Prosedur Permohonan Persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri BUMN
    Ilustrasi - - Foto: Medcom
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan prosedur permohonan persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri bagi Badan Umum Milik Negara (BUMN). Saat ini mekanisme pinjaman tersebut masih mengikuti peraturan yang berlaku.

    "Berdasarkan tembusan yang diterima, DJPPR memeriksa kelengkapan dokumen surat permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Berikut lima prosedur pengajuan pinjaman luar negeri bagi BUMN:

    1. Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dengan tembusan surat kepada Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR).

    Surat permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri disampaikan dengan dokumen pendukung yang paling sedikit terdiri dari draf final perjanjian kredit, peruntukan pinjaman/obligasi, manfaat ekonomi dan manfaat finansial bagi perusahaan, serta terms and conditions dan jadwal dari pencairan pinjaman, pembayaran pokok, dan bunga/kupon.

    2. Dokumen lain yang harus disampaikan adalah laporan keuangan/ringkasan laporan keuangan tiga tahun terakhir, proyeksi cash flow dan laporan keuangan proyek/perusahaan selama masa pinjaman/obligasi, serta laporan mitigasi risiko atau narasi mitigasi risiko atas perubahan nilai tukar, suku bunga, risiko operasional, risiko finansial selama masa proyek/masa pinjaman serta mitigasi atas risiko keterlambatan proyek.

    3. Setelah menerima disposisi oleh Menkeu, DJPPR menindaklanjuti dengan, apabila berkas permohonan tidak lengkap, Dirjen PPR akan mengirim surat kepada Pemohon yang menyatakan dokumen tidak lengkap dan meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen pendukung serta menyampaikan kembali permohonan persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri. Surat ini ditembuskan juga kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

    Namun apabila berkas permohonan lengkap, Dirjen PPR akan mengirimkan surat kepada pemohon yang menyatakan dokumen telah lengkap dan proses penyusunan rekomendasi persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri dapat dimulai, dengan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

    Surat juga disampaikan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI yang menyampaikan pernyataan bahwa dokumen telah lengkap, dan mengajukan permohonan pendapat Kepala Bappenas dan Gubernur BI dengan batas waktu penyampaian pendapat paling lambat 13 hari kerja sejak surat Dirjen PPR ditetapkan. Surat ini ditembuskan pula kepada Menkeu, Kepala Bappenas dan Gubernur BI,

    4. DJPPR melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan bahwa penerimaan Kredit Luar Negeri yang masuk ke Indonesia tidak memiliki risiko/dampak fiskal terkait risiko dari sisi Industri, Mikro, dan Makro Ekonomi Pemohon Persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri yang mencakup mapping, penentuan besaran dan alternatif mitigasi (pengelolaan) risiko serta memastikan risiko default menjadi tanggung jawab pemohon dan melakukan agregasi pendapat Bappenas dan BI,

    5. Setelah Dirjen PPR menerima tembusan surat dari Kepala Bappenas dan Gubernur BI mengenai penyampaian pendapat permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri atau menerima disposisi dari Menkeu, DJPPR menganalisis risiko, melakukan agregasi antara hasil analisis risiko dengan pendapat Bappenas dan BI.

    DJPPR kemudian mengajukan hal-hal berikut kepada Menkeu, yaitu Nota Dinas Dirjen PPR mengenai rekomendasi permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri, dan Surat Persetujuan Menkeu atas permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri dengan tembusan kepada Kepala Bappenas dan Gubernur BI.

    "Apabila Menkeu tidak menyetujui, konsep surat persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri dikembalikan kepada Dirjen PPR. Selanjutnya, Dirjen PPR menginformasikan kepada pemohon mengenai penolakan permohonan penerimaan Kredit Luar Negeri dengan tembusan kepada Menkeu, Kepala Bappenas dan Gubernur BI," ungkapnya.


    Selanjutnya, kewajiban pelaporan realisasi ULN kepada BI bagi pihak yang telah mendapatkan persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri (yang sebelumnya disebut sebagai pinjaman komersial luar negeri) dan perusahaan swasta, tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/2/PBI/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa, dan peraturan pelaksanaannya.

    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id