PPh 21 Ditanggung Pemerintah Tak Serta Merta Bikin Gaji Penuh

    Eko Nordiansyah - 12 Maret 2020 13:34 WIB
    PPh 21 Ditanggung Pemerintah Tak Serta Merta Bikin Gaji Penuh
    Ilustrasi. Foto: dok MI.
    Jakarta: Pemerintah berencana menanggung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebagai insentif perusahaan di tengah tekanan ekonomi akibat penyebaran virus korona. Tapi benarkah PPh 21 yang ditanggung pemerintah ini bisa membuat karyawan menerima gaji secara penuh tanpa potongan pajak?

    PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

    Analis Pajak Dani Darrusalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menjelaskan kebijakan ini tidak serta merta membuat gaji yang diterima menjadi full. Menurut dia, semua ini tergantung dari bagaimana mekanisme pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan.

    "Jika selama ini PPh 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan maka adanya kebijakan ini akan membuat gaji yang diterima karyawan tetap. Sedangkan cash flow perusahaan meningkat," kata dia kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

    Meski begitu, tak menutup kemungkinan karyawan bisa mendapatkan gajinya secara penuh tanpa potongan pajak. Hal ini bisa dilakukan jika selama ini pembayaran PPh 21 ditanggung secara langsung oleh karyawan.

    Baca: Pemerintah Mau Obral Insentif Pajak

    "Jika selama ini memang ditanggung oleh karyawan, maka gaji karyawan bisa saja bertambah dan tidak berpengaruh bagi perusahaan," ungkapnya.

    Walau demikian, dirinya enggan berandai-andai soal dampak dari penerapan kebijakan ini. Pasalnya perlu penjelasan lebih lanjut soal seperti apa mekanisme kebijakan PPh 21 yang akan ditanggung oleh pemerintah ini dijalankan nantinya.

    "Lagi-lagi ini perlu klarifikasi ke pemerintah atas mekanismenya akan seperti apa," jelas dia.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut, pemerintah akan memberi sejumlah insentif fiskal sebagai langkah mengantisipasi dampak korona terhadap perekonomian. Ada sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah, namun harus menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

    "Beberapa hal yang sudah sampaikan tadi yang mencakup mengenai PPh Pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah untuk industri, kemudian PPh Pasal 22 impor yang ditangguhkan juga," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020.

    Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan insentif untuk PPh Pasal 25 untuk industri dan mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rencananya insentif ini bisa dijalankan selama enam bulan ke depan, paling cepat mulai April.

    "Itu semuanya bertujuan untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat seperti sekarang ini sehingga beban mereka betul-betul diminimalkan dari pemerintah," jelasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id