Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Dinilai Kontraproduktif dengan Program PEN

    Ade Hapsari Lestarini - 14 Juni 2021 07:05 WIB
    Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Dinilai Kontraproduktif dengan Program PEN
    Ketua Kapoksi Fraksi NasDem Komisi XI DPR-RI yang membidangi masalah keuangan, Fauzi H Amro. Foto: dok pribadi.



    Jakarta: Pemerintah berencana menjadikan bahan pokok atau sembako serta biaya pendidikan sebagai obyek yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Wacana tersebut langsung menuai penolakan dari sejumlah anggota DPR-RI. Salah satunya datang dari Ketua Kapoksi Fraksi NasDem Komisi XI DPR-RI yang membidangi masalah keuangan, Fauzi H Amro. Menurut Fauzi, kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

     



    "Kebijakan ini sangat tidak tepat dilaksanakan saat ini, mengingat masyarakat masih berhadapan dengan kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19. Daya beli masyarakat saat ini belum pulih. Nah, kalau sembako dikenai pajak, otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen juga akan ikut naik, sehingga daya beli akan kembali tertekan, padahal daya beli ini dibutuhkan untuk pulih dari pandemi covid-19," papar Fauzi dalam keterangan resminya, Senin, 14 Juni 2021.

    Dikatakannya, apabila sembako dan biaya sekolah atau pendidikan dikenai PPN, maka akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang serba susah ini. "Seharusnya kebijakan pemerintah hadir meringankan beban rakyat bukan menyusahkan rakyat," tegas Fauzi.

    Fauzi mengatakan, sembako merupakan komoditas yang penting bagi masyarakat, demikian halnya pendidikan. "Itu adalah hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang, tak boleh diliberalisasi diserahkan pada mekanisme pasar. Negara mesti hadir dalam pelayanan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau," paparnya.

    Beberapa waktu lalu, jelas Fauzi, pemerintah memberikan stimulus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas pembelian mobil baru, bahkan sampai nol persen. "Tapi sekarang rakyat malah dikenai pajak sembako dan biaya pendidikan ikut dipajaki. Kebijakan ini sangat tidak adil, karena targetnya menyasar ekonomi kecil ke bawah," keluh Fauzi.

    "Karenanya, kami Fraksi NasDem DPR solid menolak kebijakan pengenaan pajak terhadap sembako dan biaya pendidikan karena akan semakin membebani ekonomi rakyat, dan semakin membuat daya beli masyarakat kuan tertekan," tegas alumnus HMI ini.

    Fauzi mendesak Pemerintah sesegera menarik  dan membatalkan draf revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terkait pengenaan PPN bahan pokok dan biaya pendidikan.

    Alumnus IPB ini menegaskan, dampak dari penerapan PPN ini bukan saja bakal membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, namun berpotensi meningkatkan angka kemiskinan serta kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi.

    "Hingga saat ini Komisi XI DPR RI belum mendapatkan draf mengenai perubahan ketentuan umum perpajakan, mungkin drafnya masih berada pada Pimpinan DPR. Namun saya sudah mendengar keluhan masyarakat akan rencana tersebut, sehingga  kami sebagai wakil rakyat akan menolak jika ketentuan pajak tersebut membebani masyarakat," terangnya.

    Fauzi menyarankan, Kemenkeu dan pemerintah mestinya lebih kreatif dalam menambal kekurangan APBN dari sektor pajak, tetapi bukan dengan cara menarik pajak sembako dan biaya pendidikan. Misalnya dengan mencari sumber pendapatan lain, salah satunya dengan mengejar pajak perusahan-perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Facebook, Instgram, Twitter, Netflix dan lain-lain, serta Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku e-commerce atau toko online, marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, Grab, dan lain-lain.

    Kedua, sambung Fauzi, pemerintah juga bisa memangkas gaji para Direksi dan Komisaris BUMN yang dikenal cukup besar bahkan mencapai miliaran rupiah dalam setahun. "Kemenkeu juga mesti melakukan reformasi dan memperbaiki sistem data base perpajakan melalui digitalisasi pajak, sehingga semua wajib pajak terdata dengan baik dan memudahkan pegawai pajak untuk menarik pajak," tuturnya.

    Selain itu, tambah Fauzi, penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan cara selain menaikkan tarifnya, mengingat harga komoditas di level internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif.

    "Jadi tak perlu sembako dan biaya pendidikan yang dikenai pajak, terlebih di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi covid-19," pungkas Fauzi.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id