3 Belanja Prioritas 2021 Didorong untuk Mendongkrak Ekonomi

    Antara - 10 September 2020 13:43 WIB
    3 Belanja Prioritas 2021 Didorong untuk Mendongkrak Ekonomi
    Foto: dok MI.
    Jakarta: Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mendorong tiga agenda dalam belanja pemerintah menjadi prioritas pada 2021. Hal ini  dinilai relevan dalam mendorong perekonomian yang terimbas pandemi covid-19.

    "Kami harapkan APBN 2021 itu merupakan APBN pandemi covid yang artinya sumber daya di dalamnya itu bisa didedikasikan untuk penanganan covid-19," katanya dalam diskusi daring Belanja Prioritas Tahun Pemulihan, dikutip dari Antara, Kamis, 10 September 2020.

    Menurut dia, tiga agenda prioritas itu adalah investasi di sektor kesehatan publik, ekonomi digital menyeluruh hingga ke pedesaan, peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan upaya mengatasi pengangguran.

    Untuk itu, ia mendorong evaluasi besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam belanja kementerian dan lembaga dalam Rancangan APBN 2021 karena dinilai belum sesuai dengan dampak lanjutan covid-19.

    Ia menyoroti anggaran dalam RAPBN 2021 di Kementerian Kesehatan yang mencapai Rp84,3 triliun atau masih lebih rendah dibandingkan anggaran di Kementerian PUPR yang justru meningkat signifikan mencapai Rp150 triliun.

    Kemudian, lanjut dia, anggaran di Kementerian Pertahanan mencapai Rp137 triliun, dan Polri Rp112 triliun. Ia menyimpulkan anggaran pertahanan, keamanan dan ketertiban yang lebih besar itu dinilai kurang tepat mengingat imbas pandemi covid-19 diperkirakan belum mereda pada  2021.

    Ekonom ini juga menyarankan insentif pajak diperbesar pada 2021 karena dianggarkan mencapai Rp20,4 triliun, atau lebih rendah dibandingkan insentif pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang mencapai Rp120,6 triliun.

    Secara keseluruhan, lanjut dia, dengan postur anggaran itu diperkirakan belum dapat mendukung target pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2021 yang mencapai 5,5 persen.

    "RAPBN 2021 ini masih memiliki prioritas yang salah arah karena anggaran penanganan kesehatan lebih rendah dibandingkan ketertiban dan keamanan," pungkasnya.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id