Begini Skema Penagihan Piutang Rp110,4 Triliun dari Kasus BLBI

    Eko Nordiansyah - 04 Juni 2021 15:58 WIB
    Begini Skema Penagihan Piutang Rp110,4 Triliun dari Kasus BLBI
    Ilustrasi penagihan aset BLBI kepada obligor - - Foto: Medcom



    Jakarta: Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas ini akan memiliki tugas untuk menyelesaikan penagihan piutang negara yang mencapai lebih dari Rp110,4 triliun.

    Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban yang diangkat menjadi Ketua Satgas BLBI mengatakan, piutang BLBI ini terdiri dari 22 obligor dan 12 ribu dokumen debitur. Nantinya Satgas akan berupaya menagih piutang di atas Rp25 miliar.

     



    "Dari piutang debitur yang akan kita bawa ke Satgas BLBI yang di atas Rp25 miliar, sedangkan di bawah itu ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)," kata dia dalam video conference, Jumat, 4 Juni 2021.

    Ia menjelaskan, Satgas juga akan mengejar piutang kepada para obligor dengan total mencapai Rp40 triliun. Menurut dia, jumlah ini berasal dari para obligor bekas penanganan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Dalam Likuidasi (BDL).

    "Untuk obligor eks BPPN sekitar Rp30 triliun, sedangkan untuk obligor yang eks BBL karena sebelum BPPN dibentuk juga terjadi kejadian likuidasi itu Rp10 triliun. Sisanya itu debitur," ungkapnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pemerintah akan melakukan berbagai upaya ekstra untuk mendapatkan kembali hak negara. Bahkan pemerintah akan melakukan pelacakan terkait aset dari para obligor dan debitur kasus BLBI.

    Tak cuma itu, pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran terhadap akses di lembaga keuangan para obligor. Apalagi ia memastikan pemerintah memiliki data yang lengkap.

    "Karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya dulu ada, maka aset tracingnya penting dan obligasi kewajibannya bisa diidentifikasi. Dengan kerja sama yang rapi dan bersama Kejaksaan, dengan Bareskrim, BIN, Kemenkumham, ATR, kita berharap secara rapi menutup semua celah aset paling tidak dalam negeri dulu karena cukup banyak dan signifikan dan di luar negeri," pungkas dia.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id