Pemerintah Diingatkan Hati-Hati terkait Pelebaran Defisit APBN

    Antara - 01 Agustus 2020 10:35 WIB
    Pemerintah Diingatkan Hati-Hati terkait Pelebaran Defisit APBN
    Foto: Grafis Medcom.id
    Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan agar pemerintah tetap cermat dan sangat berhati-hati terkait pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah diminta menjaga kesepakatan dengan DPR terkait dengan angka defisit yang telah dibahas bersama.

    "Rentang angka defisit APBN 2021 telah dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR. Angkanya sudah diusulkan oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR. Jangan tiba-tiba sepihak dilakukan perubahan di luar rentang yang sudah disepakati," kata Ecky, dikutip dari Antara, Sabtu, 1 Agustus 2020.

    Dirinya mengingatkan bahwa pelebaran defisit terkait dengan utang yang akan menjadi beban generasi ke depan. Untuk itu, ujar dia, defisit dari anggaran negara harus tetap hati-hati dan mempertimbangkan aspek kebermanfaatan, efisiensi dan efektivitasnya.

    Ecky mengemukakan bahwa dalam Rapat Paripurna DPR terakhir, pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka asumsi makro untuk RAPBN 2021. Adapun rentang yang disepakati untuk defisit anggaran 3,21-4,17 persen terhadap PDB dan rasio utang di kisaran 37,64-38,5 persen terhadap PDB.

    Ia menyatakan, utang yang besar akan membebani APBN dalam jangka panjang karena beban bunganya akan sangat berat. "Ini sudah dibahas cukup mendalam dan mempertimbangkan kebutuhan untuk pemulihan ekonomi yang memadai. Sehingga secara umum seharusnya sudah memadai dan jangan sepihak diubah," katanya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen terhadap PDB, guna mendukung pembiayaan program prioritas, termasuk penanganan dampak covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

    "Dalam sidang kabinet pagi ini, Presiden memutuskan kita akan memperlebar defisit jadi 5,2 persen PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dengan DPR, lebih tinggi dari 4,7 persen," kata Sri Mulyani.

    Defisit anggaran 5,2 persen dari PDB di 2021 tersebut, ujar Sri Mulyani, lebih tinggi dari kesepakatan awal dan proyeksi antara pemerintah dan DPR. Dalam kesepakatan dengan parlemen di sidang Badan Anggaran DPR, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen, namun anggota dewan melihat terdapat indikasi kenaikan defisit menjadi 4,7 persen PDB karena masih tingginya tekanan dari pandemi covid-19.

    "Dengan defisit 5,2 persen PDB pada 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun yang Bapak Presiden setujui akan menetapkan prioritas-prioritas belanjanya," ujar Sri Mulyani.

    Beberapa program prioritas pada 2021, ujar Sri Mulyani, adalah ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang dilengkapi infrastruktur yang memadai, transformasi digital di seluruh Tanah Air, pengembangan sektor pendidikan, dan kapasitas layanan kesehatan untuk menangani covid-19 usai 2020 termasuk anggaran untuk memperoleh vaksin.

    (ABD)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id