Pemerintah Diskon 50% untuk Pemanfaatan Barang Milik Negara Selama Pandemi

    Eko Nordiansyah - 18 September 2020 16:46 WIB
    Pemerintah Diskon 50% untuk Pemanfaatan Barang Milik Negara Selama Pandemi
    Ilustrasi - - Foto: Medcom
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). PMK ini mengakomodir penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan aset negara atau BMN akibat kondisi tertentu.

    Melalui peraturan ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu dapat memaksimalkan potensi BMN dalam penanggulangan covid-19 seperti penugasan pemerintah, bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

    "Kenapa dilakukan? Pertama, ada barang berlebih, surplus. Sekarang mulai berpikir, kalau surplus harus ada pemanfaatan yang lain," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam video conference di Jakarta, Jumat, 18 September 2020.


    Direktur Pengelolaan kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Purnama T Sianturi menjelaskan penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan BMN ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan. Dengan demikian, kegiatan pemanfaatan BMN berupa pinjam pakai dapat diakselerasi.

    "Melalui penyederhanaan proses serah terima objek yang mendahului persetujuan pengelola, serta kegiatan sewa, kerjasama pemanfaatan (KSP), dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) dapat diberikan penyesuaian tarif atau disediakan mekanisme terkait hal tersebut," jelas dia.

    Adapun ketentuan mengenai tarif sewa dibagi dalam tiga kegiatan usaha yaitu, bisnis, non-bisnis, dan sosial. Untuk kegiatan usaha bisnis, tarif sewanya 100 persen. Namun untuk koperasi sekunder ASN/TNI/Polri menjadi 75 persen, koperasi primer ASN/TNI/Polri sebesar 50 persen, dan usaha perorangan ultra mikro, mikro, dan kecil sebesar 25 persen.

    Selanjutnya, untuk kegiatan usaha non-bisnis tarif sewa antara 30-50 persen, namun dikecualikan untuk sewa yang diinisiasi pengelola yakni 15 persen dan sewa sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan ASN/TNI/Polri sebesar 10 persen. Sedangkan untuk kegiatan usaha sosial tarifnya sebesar 2,5 persen diberikan untuk siapapun subjek sewanya.

    Sementara dalam PMK yang baru, pemerintah memberikan diskon tarif mencapai 50 persen tergantung dari kelayakan usaha atau bukti-bukti yang disampaikan penyewa. Menurut Purnama, pemerintah telah memberikan faktor penyesuai antara satu sampai dengan 50 persen.

    "Kenapa satu, dua, tiga, 50 persen? Itu tergantung pada kelayakan usaha atau bukti-bukti yang disampaikan oleh mitra yang melakukan penyewaan dan diajukan ke pengguna dan dapat persetujuan. Intinya pemerintah juga memikirkan gimana supaya usaha ini tetap jalan atau tidak alami kerugian dari sisi pemanfaatan aset ketika ada pandemi," pungkasnya. 


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id