Shortfall Pajak 2019 Ditaksir Capai Rp170 Triliun - Medcom

    Shortfall Pajak 2019 Ditaksir Capai Rp170 Triliun

    Suci Sedya Utami - 15 Oktober 2019 18:24 WIB
    <i>Shortfall</i> Pajak 2019 Ditaksir Capai Rp170 Triliun
    Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani.
    Jakarta: Penerimaan pajak tahun ini kembali ditaksir mengalami ketidaktercapaian atau shortfall mencapai Rp170 triliun.

    Padahal, kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, secara nominal penerimaan memang meningkat. Namun secara pertumbuahan melambat.

    Yustinus mengatakan tahun ini penerimaan pajak lebih menantang. Sebab estimasi realisasi diperkirakan hanya mencapai 88 persen dari target yang ditetaapkan Rp1.577,56 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

    "Kemungkinan shortfall Rp170 triliun," kata Yustinus dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Hal ini didasari dari realisasi penerimaan hingga awal Oktober baru mencapai 57 persen atau sekitar Rp899,2 triliun. Sementara hingga realisasinya sebesar Rp801,6 triliun.

    Data CITA mencatat dalam 10 tahun terakhir, target pajak memang tidak pernah tercapai. Pada 2018 hanya 92,41 persen dari target, 2017 sebesar 89,68 persen, 2016 sebesar 81,60 persen, 2015 sebesar 81,9 persen, 2014 sebesar 91,85 persen, 2013 sebesar 92,54 persen, 2012 sebesar 94,46 persen, 2011 sebesar 97,38 persen, 2010 sebesar 95,01 persen, dan 2009 sebesar 94,39 persen.

    Yustinus pun mempertanyakan ketidaktercapaian target. Dia padahal sudah ada ada tax amnesty, dan jaga dibantu dengan pertukaran ianfoarmasi secara otomatis untuk kepentingan pajak (AEoI).

    Dia bilang secara politik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dijadikan otoaritas yang tidak memiliki kewenangan khusus. Hal ini membuat DJP berhati-hataia untuk melakukan penegakan hukum pajak.

    "Sudah ada tax amnesty, AEoI tapi enggak nendang, karena memang secara politis dibuat enggak bisa mengeksekusi," tutur Yustinus.

    Selain itu, lanjut dia, penerimaan pajak selama ini dibuat setelah penetapan target pertumbuhan ekonomi dan belanja negara. Pajak ditetapkan untuk menutup gap atau selisih.

    "Terutama extra effort bukan untuk mengejar target tapi untuk mengecilkan gap," jelas dia.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id