Setelah BLBI, Sri Mulyani Juga Tagih Utang Lapindo

    Eko Nordiansyah - 30 April 2021 17:50 WIB
    Setelah BLBI, Sri Mulyani Juga Tagih Utang Lapindo
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: MI/ Pius Erlangga



    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali menagih utang dari Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Hingga kini perusahaan tersebut masih belum melunasi utang sehingga pemerintah akan terus melakukan penagihan.

    "Lapindo masih kita teliti. Pada dasarnya apa yang ada di catatan pemerintah itu yang akan kita tagihkan," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban dalam video conference di Jakarta, Jumat, 30 April 2021.






    Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar utang kepada pemerintah sebesar Rp5 miliar. Total utang perusahaan tersebut mencapai Rp773,3 miliar belum termasuk bunga 4,8 persen per tahun dan telah jatuh tempo pada 10 Juli 2019.

    DJKN sebelumnya tengah mempertimbangkan aset yang dimiliki oleh Lapindo untuk diambil alih oleh pemerintah untuk pembayaran utang. Namun aset tanah yang sudah tertimbun lumpur itu harus dilakukan penilaian sehingga kelayakannya menjadi jelas.

    Mantan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata sebelumnya mengatakan, pembayaran utang dengan aset (asset settlement) tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus menilai apakah aset yang ada bisa dinilai atau tidak.

    "Jadi kami masih mencoba menghimpun satu opini dari profesi penilai. Untuk membangun satu standar praktek, bagaimana menilai tanah yang kemudian kita enggak terlalu jelas juga batas-batasnya, karena sudah tertimbun lumpur," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020.

    Pemerintah menunggu opini dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) yang rencananya akan memberikan masukan kepada pemerintah pada pekan depan. Setelah itu, barulah bisa dilakukan penilaian jika memang asetnya masih bernilai.

    "Kita cek nanti kalau aset itu ada nilainya, kalau ada itu ada nilainya, baru kita berbicara mengenai kemungkinan akan asset settlement. Saat ini saya belum mau mengatakan akan disetujui atau tidak asset settlement," jelas dia.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id