Menkeu: UU Cipta Kerja Keluarkan RI dari Jebakan Middle Income Trap

    Antara - 13 Oktober 2020 07:03 WIB
    Menkeu: UU Cipta Kerja Keluarkan RI dari Jebakan <i>Middle Income Trap</i>
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Medcom.id/Khalisa.
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap karena undang-undang itu memberikan regulasi yang sederhana dan efisien.

    "Menjadi negara yang efisien, memiliki regulasi yang simple dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk bisa berusaha secara mudah," katanya dikutip dari Antara, Selasa, 13 Oktober 2020.

    Menurut dia, dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang memasukkan perpajakan sebagai salah satu klaster, memberikan insentif agar Indonesia mampu meningkatkan produktivitas, kreativitas dan inovasi.

    "Karena kalau berbicara middle income trap, di situlah letaknya, efisiensi birokrasi, regulasi yang seharusnya disederhanakan," imbuhnya.

    Salah satu insentif perpajakan yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang didapatkan dari dalam dan luar negeri.

    Dalam konferensi pers pada Rabu, 7 Oktober 2020, Menkeu menjelaskan dividen yang berasal dari luar negeri oleh pemilik Indonesia akan dibebaskan dari pajak jika ditanamkan dalam bentuk investasi ke dalam negeri.

    Adapun ketentuan dalam UU Cipta Kerja adalah dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit sebesar 30 persen dari laba setelah pajak.

    Kemudian, dividen dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek harus diinvestasikan sesuai proporsi kepemilikan saham yang diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30 persen dari jumlah laba setelah pajak di Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menampik jika klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja itu dikatakan muncul begitu saja karena melalui pembahasan pemerintah dan DPR yakni komisi dan badan legislasi.

    Ia menyebut beberapa aturan dalam Omnibus Law Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan sistem keuangan dampak covid-19. Salah satunya, lanjut dia, terkait pajak penghasilan (PPh) badan yang diturunkan menjadi 22 persen dari 25 persen mulai 2020-2021.

    Selain itu, juga pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) khususnya penunjukan subjek pajak luar negeri (SPLN).

    Beberapa aturan yang tidak masuk dalam UU Nomor 2 tahun 2020, dimasukkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja karena aturan ini juga untuk memberikan kemudahan dalam investasi.

    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id