DPR Sahkan Perppu 1/2020 Jadi Undang-Undang

    Eko Nordiansyah - 12 Mei 2020 18:33 WIB
    DPR Sahkan Perppu 1/2020 Jadi Undang-Undang
    Illustrasi - - Foto: MI/ Susanto Santo
    Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Perppu tersebut disetujui oleh delapan fraksi kecuali PKS.

    "Dalam pandangan mini fraksi ada delapan fraksi setuju dan satu fraksi menyatakan menolak. Jadi, setuju untuk menjadi UU? Setuju ya," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.

    Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai langkah antisipasi serta penanganan pandemi virus korona (covid-19).

    Dalam Perppu tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp405,1 triliun untuk stimulus di berbagai bidang dalam rangka menangani covid-19. Anggaran terdiri dari Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial (social safety net), Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

    Selain itu, pemerintah juga memberi kewenangan kepada Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Kewenangan ini berada dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    Pada saat Perppu 1/2020 mulai berlaku, terdapat beberapa pasal dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU KUP, UU BI, UU LPS, UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU Pemda, UU MD3, UU PPKSK, UU APBN Tahun Anggaran 2020.

    Di dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu 1/2020.

    Terdapat 24 peraturan pelaksanaan Perppu 1/2020 yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Hingga 9 Mei 2020, telah diselesaikan sebanyak 14 peraturan, delapan peraturan dalam proses pembahasan, dan dua peraturan dalam proses tahap berikutnya. Dalam rangka penanganan covid-19 dan dampaknya, pemerintah juga menerbitkan regulasi lain.


    "Pemerintah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI, yang dengan segala dinamikanya berhasil menggunakan waktu dengan sangat efisien dan efektif untuk menyetujui Perppu dimaksud untuk dibawa ke sidang paripurna dengan harapan dapat ditetapkan sebagai undang-undang," ungkapnya.

    "Kami juga sangat menghargai effort Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kritis dan berimbang dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya yaitu melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dalam rangka penanganan covid-19 dan dampaknya yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan," lanjut dia.



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id