Transfer ke Daerah Rp795,5 Triliun akan Bantu Pemulihan Ekonomi Daerah

    Eko Nordiansyah - 25 November 2020 14:47 WIB
    Transfer ke Daerah Rp795,5 Triliun akan Bantu Pemulihan Ekonomi Daerah
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: MI/ Mohamad Irfan
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini alokasi transfer ke daerah dan dana desa akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Alokasi belanja daerah ini mencapai Rp795,5 triliun pada 2021.

    Menurutnya kebijakan transfer ke daerah dan dana desa juga dapat meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol. Tak hanya itu, anggaran transfer ke daerah diharapkan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

    "Sebagai instrumen penting, APBN harus dijaga agar tetap sustainable, sehat dan kredibel," katanya pada saat Penyerahan DIPA dan Dana Transfer 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 25 November 2020.

    Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pemerintah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 lebih awal agar belanja bisa dieksekusi dengan cepat.

    Ada delapan kementerian yang secara simbolis menerima DIPA, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan.


    "Para menteri yang menerima DIPA secara simbolis merupakan representasi dari fokus belanja pemerintah  2021 yaitu bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ketahanan pangan serta pertahanan keamanan. Selain itu penerimaan DIPA secara simbolis juga mempertimbangkan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangannya," jelas dia.

    Ia menambahkan DIPA kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    "Kami mengharap agar DIPA kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal 2021," pungkasnya.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id