Kehadiran UU Cipta Kerja Diyakini Dongkrak Kepatuhan Wajib Pajak

    Eko Nordiansyah - 19 November 2020 17:08 WIB
    Kehadiran UU Cipta Kerja Diyakini Dongkrak Kepatuhan Wajib Pajak
    Ilustrasi kepatuhan pajak - - Foto: MI/ Arya Manggala
    Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meyakini kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat setelah hadirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebab, para wajib pajak memiliki kesempatan untuk melakukan pembetulan sendiri (self assessment).

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan jika wajib pajak melakukan self assessment, sanksi yang diterima bisa lebih rendah. Hal ini tentu akan mendorong kesadaran para wajib pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

    "Dengan UU Cipta Kerja ini sanksinya diperbaiki. Terlambat ya terlambat, kena sanksi ya kena sanksi tapi tidak sebesar dua persen," katanya dalam webinar di Jakarta, Kamis, 19 November 2020.

    Ia menjelaskan besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan akan ditentukan oleh suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan. Kemudian suku bunga acuan dibagi 12 dan ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak.

    "Yang berbeda saat kita mengenakan sanksi adalah tingkat kesalahannya. Kalau kesalahannya terlambat, dia betulkan sendiri pasti sanksinya lebih murah daripada kalau tingkat kesalahan ditemukan oleh kami," jelas dia.

    Suryo menegaskan sistem pajak di Indonesia memang dilandasi oleh self assessment. Artinya ketika wajib pajak melaporkan kewajibannya, mereka masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.


    Dalam UU Cipta Kerja, sanksi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dikenakan sebesar 100 persen dari sebelumnya 150 persen. Sementara penghentian penyidikan tindak pidana pajak sebesar 300 persen dari empat kali lipat pajak terutang/kurang bayar/tidak seharusnya dikembalikan.

    "Ini bukan kami meng-empower pelaku pidana. Mereka banyak yang mau membayar sanksi tapi kemahalan. Pada waktu bukti permulaan kena 150 persen plus utang pajak, ujungnya mereka tidak mampu. Ini jadi salah satu pemahaman kami bagaimana meningkatkan kepatuhan ke depan agar wajib pajak tidak mengulangi perbuatannya," pungkas dia. 

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id