comscore

UU HPP Dinilai Bisa Dongkrak Rasio Pajak, Tapi...

Eko Nordiansyah - 23 Oktober 2021 19:46 WIB
UU HPP Dinilai Bisa Dongkrak Rasio Pajak, Tapi...
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai salah satu upaya mendongkrak rasio pajak Indonesia. Meskipun UU HPP ini diyakini akan mampu untuk meningkatkan rasio pajak ke depan, namun beberapa pasal telah memberikan kesan sentralisasi otoritas pajak.

Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan, ada beberapa hal dalam UU HPP yang perlu disempurnakan diantaranya pasal 16 huruf B. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan atau tidak mengenakan, mengenakan sementara ataupun mengenakan selamanya dengan tarif berapa.
"Semua pokoknya terserah pemerintah Pasal 16B itu. Pasal 16B merupakan kemenangan eksekutif atas legislatif dalam pengenaan atau tidak pengenaan PPN," kata dia dalam keterangan resminya, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Hidayat menilai konten UU HPP pasal 16B tersebut tidak senafas dengan jiwa demokrasi dan reformasi dimana otoritas fiskal tiba-tiba menjadi powerful. Ia mengungkapkan, pasal 16B merupakan kemenangan eksekutif atas legislatif dalam pengenaan atau tidak pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Sekarang otoritas pajak bebas menentukan mengenakan atau tidak mengenakan PPN seenaknya tanpa persetujuan rakyat atau representasinya yaitu DPR. Ini bahaya pasal 16B UU HPP," ujar Hidayat.

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya melihat kondisi ekonomi yang tepat dalam implementasi UU HPP. Menurut dia, UU HPP sebaiknya tidak digunakan pemerintah untuk melucuti daya beli masyarakat dan pengusaha melalui pengenaan pajak yang memberatkan karena saat ini ekonomi membutuhkan relaksasi pajak.

Hidayat juga berpendapat kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen dan kenaikan pajak badan sebesar 22 persen sebaiknya tidak dikenakan mulai tahun depan. Meskipun kenaikan PPN ini akan menambah penerimaan negara, namun di sisi lain masyarakat akan terbebani dengan tarif yang lebih tinggi.

"Meski hanya satu persen namun secara akumulasi negara akan mendapatkan tambahan pendapatan dari PPN tersebut sebesar Rp500 juta sampai Rp1 triliun dengan harga besar yaitu rakyat makin menderita karena harga-harga produk PPN tersebut menjadi meroket tinggi dan akhirnya kemiskinan akan semakin parah," pungkasnya.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id