"Di dalam suasana covid, kita tidak melupakan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu kita tetap juga berharap, meski dalam suasana covid menjalankan program-program pembangunan," katanya dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021 secara daring di Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021.
BERITA TERKAIT
-
Percepat Pengembangan KEK Mandalika, BUMN Teken Kontrak Infrastruktur Rp1,7 Triliun
-
Herman Deru Resmikan Puluhan Infrastruktur di Muara Enim
-
Kemenhub Puji Jalan di Sumsel Mulus
-
Pembangunan Infrastruktur dan SDM Pariwisata Harus Selaras
-
Aplikasi Charge.IN dari PLN Beri Kemudahan Pengguna Kendaraan Listrik
Dalam APBN 2021, pemerintah memiliki kebijakan strategis yakni mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi menuju Indonesia maju. Sektor pendidikan menjadi yang paling besar mendapatkan alokasi anggaran yakni mencapai Rp550 triliun.
Untuk belanja infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp417,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp281,1 triliun. Sri Mulyani menjelaskan kenaikan anggaran infrastruktur ini dilakukan karena menampung kebutuhan pembangunan yang tertunda pada tahun lalu.
"Anggaran infrastruktur cukup besar untuk menampung yang selama ini tertunda. Anggaran infrastruktur lebih besar dari kesehatan, itu tidak benar. Anggaran kesehatan lebih besar, mesti ditambah (sisa anggaran 2020) dan akan kita jaga untuk 2021," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp408,8 triliun, anggaran kesehatan Rp169,7 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, bidang teknologi dan informasi komunikasi (TIK) Rp26 triliun, dan pariwisata Rp14,2 triliun.
(Des)
