Imbas Pandemi, Pemerintah Jadi Penyangga Penuh Perekonomian Sepanjang Sejarah

Jakarta: Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan upaya pemerintah menjadi penyangga secara penuh perekonomian nasional akibat pandemi covid-19 baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, pemerintah pontang-panting menstimulus dunia usaha hingga masyarakat agar aktivitas ekonomi terus bergerak.

"Ini kali pertama pemerintah menjadi penyangga perekonomian ketika market betul-betul lumpuh dan warga masyarakat menghadapi tekanan yang luar biasa," ujar Yustinus dalam acara Polemik Trijaya tentang Efek Resesi di Tengah Pandemi yang juga disiarkan secara virtual, Sabtu, 7 November 2020.
Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa memperlebar rasio defisit APBN menjadi 6,34 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan utang pun naik Rp903,4 triliun menjadi Rp1.039,2 triliun, batas maksimum defisit sesuai Perpres 72/2020.

Memang, akunya, pemerintah punya keterbatasan untuk memenuhi semua pembiayaan penanganan covid-19. Oleh karena itu pemerintah melakukan pelebaran terhadap rasio utang yang semula diproyeksikan berada pada level 30 persen, kini naik menjadi 37,60 persen.

"Memang sangat wajar ketika ekonomi melambat, penerimaan pajak turun, sehingga mau tidak mau kita mengandalkan pembiayaan dari utang. Tapi kita bersyukur skema pembiayaan utang pun melalui burden sharing dengan Bank Indonesia (BI)," paparnya.

Artinya, bank sentral menjadi pihak yang akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam hal ini Bank Indonesia bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir atau lender of last resort, dan juga membantu dalam menanggung beban bunga.

"Bank Indonesia juga sudah berkomitmen membantu di 2021, sehingga beban akan lebih ringan. Sehingga, tahun depan kita committed untuk mengalokasikan sekitar Rp373 triliun untuk pemulihan ekonomi dan penanganan covid ini dengan tetap dibantu oleh Bank Indonesia," jelasnya.

Harapannya, seiring ekonomi dibuka kembali dan mulai bergeliat, bantuan sosial (bansos) berangsur-angsur disalurkan, maka akan ada banyak lapangan kerja baru. Sehingga, dunia usaha dan masyarakat tidak lagi bergantung kepada pemerintah. Walhasil, ekonomi kembali tumbuh tinggi.

"Kita harus mempertahankan nilai modal sosial ini karena ini penting sekali, penataan ke depan dengan government yang semakin responsif menjadi akselerator. Nanti private sector tumbuh dan warga masyarakat juga pulih dari sisi income (pendapatan). Kita berharap kita bisa melewati pandemi ini," pungkas Yustinus.

(Des)