Sri Mulyani Berlakukan Kerja dari Rumah bagi Pegawai Kemenkeu

    Eko Nordiansyah - 17 Maret 2020 12:40 WIB
    Sri Mulyani Berlakukan Kerja dari Rumah bagi Pegawai Kemenkeu
    Menteri Keuangan Sri Mulyani - - Foto: Antara/ Aprillio Akbar
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai Kementerian Keuangan dari risiko virus korona (covid-19).

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari mengatakan, kebijakan bekerja dari rumah diberlakukan dengan ketentuan khusus diatur masing-masing unit eselon I.

    "Dengan memperhatikan berbagai aspek seperti jenis pekerjaan, usia, domisili, dan alat transportasi yang digunakan," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.

    Sebagai panduan, Sri Mulyani menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

    "Prinsipnya tugas dan pelayanan kepada masyarakat harus terus berlangsung namun dengan menghindari tatap muka," ungkap Puspa.

    Dalam surat edaran itu, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat setingkat organisasi non-eselon yang bertanggung jawab langsung kepada menteri keuangan tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, kecuali terdapat indikasi mengalami maslaah kesehatan atau hal lainnya dengan pengaturan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

    Hal yang sama juga berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pejabat setingkat pada unit organisasi non eselon. Namun pengaturan lebih lanjut akan dilakukan oleh pimpinan pada unit organisasi eselon I atau unit organisasi non eselon.

    Meski demikian, pegawai yang melakukan WFH diharuskan menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal. Para pimpinan unit organisasi eselon I, pimpinan unit organisasi non eselon bertanggung jawab langsung kepada menteri keuangan untuk pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait surat edaran ini.


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id