comscore

Wamenkeu Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Fasilitas di UU HPP

Eko Nordiansyah - 23 Januari 2022 13:00 WIB
Wamenkeu Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Fasilitas di UU HPP
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - - Foto: dok Kemenkeu
Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan (UU HPP). UU ini memuat sejumlah perubahan dalam peraturan perpajakan, termasuk perubahan tarif pajak hingga insentif yang diberikan pemerintah.
 
Hal ini disampaikan Suahasil dalam sosialisasi UU HPP di Surabaya Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sosialisasi materi UU HPP ini diharapkan dapat tersampaikan secara utuh, lengkap, dan jelas karena materi disampaikan langsung dari sumbernya.
 
"UU HPP sudah disahkan dalam UU Nomor 7/2021. Beberapa program sudah jalan, yang Pengungkapan Sukarela sudah mulai jalan sejak 1 Januari 2022. Kepada seluruh wajib pajak, seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di HPP" kata Suahasil dalam keterangan resminya, Minggu, 23 Januari 2022.
 
Ia menjelaskan berbagai ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam UU HPP. Kehadiran UU ini merupakan konstruksi baru sistem perpajakan di Indonesia sebagai salah satu upaya reformasi struktural yang dijalankan oleh pemerintah. Terlebih lagi, UU ini sudah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari DPR RI
 
"Pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021 adalah era baru pajak, dan era baru ini disertai dengan kesepakatan politik, restu politik untuk melihat konstruksi baru perpajakan kita ke depan. Apa saja itu? Inilah yang ada di dalam Undang-Undang HPP," ujarnya.

Ini isi bab UU HPP:
  1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
  2. Pajak Penghasilan (PPh).
  3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
  5. Pajak Karbon.
  6. Cukai dengan waktu penerapan yang berbeda-beda.
 
Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.
(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id