Semua Biaya Gratis, Aturan Perizinan bagi UMKM dalam UU Cipta Kerja

    Ade Hapsari Lestarini - 22 Februari 2021 17:19 WIB
    Semua Biaya Gratis, Aturan Perizinan bagi UMKM dalam UU Cipta Kerja
    Ketua Tim Serap Aspirasi (TSA) Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Franky Sibarani. Foto: dok TSA UU Ciptaker.
    Jakarta: Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

    Sektor ini mendominasi jumlah usaha yang ada di Indonesia, menyerap tenaga kerja yang masif, sekaligus salah satu sektor penyumbang pendapatan negara terbesar.

    Ketua Tim Serap Aspirasi (TSA) Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Franky Sibarani mengatakan akan banyak dukungan dan manfaat yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam UU Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko seperti jaminan kemudahan berusaha dan perizinan.

    "Pelaku UMKM nantinya akan mendapatkan perizinan tunggal secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS)," jelas Franky yang pernah menjadi Kepala BKPM periode 2014-2016, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 22 Februari 2021.

    Dia menjelaskan sistem perizinan tunggal itu meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta sertifikasi jaminan produk halal. Sementara itu, bagi daerah yang belum memiliki akses internet, maka akan difasilitasi oleh pemerintah setingkat Desa atau Kecamatan.

    "Pelayanan ini pastinya akan menghemat biaya, karena semua biaya perizinan akan digratiskan oleh pemerintah," ungkap Franky.

    Dukungan lain bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) yang termuat dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM yakni dari sisi pemasaran produk.  Pemerintah akan menyediakan tempat promosi, fasilitas pameran baik di dalam maupun luar negeri, program kemitraan usaha, hingga bantuan pemasaran dan penjualan secara digital.

    Pemasaran produk secara digital merupakan salah satu upaya mendorong pelaku UMK agar bisa naik kelas. Hal itu sejalan dengan pergeseran perilaku konsumen saat ini yang cenderung menggunakan platform digital dalam berbelanja.

    "Dengan begitu, mereka akan semakin leluasa dalam memasarkan produk dan menjangkau lebih banyak pembeli untuk meningkatkan pendapatan usaha," tambah dia.

    Terkait perlindungan UMK, dijelaskan pula Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah wajib memberikan pendampingan hukum. Pendampingan itu diberikan dalam bentuk penyuluhan, konsultasi, mediasi, hingga pendampingan hukum di luar pengadilan.

    "Dengan adanya aturan tersebut, pelaku UMK menjadi lebih sadar hukum dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Apalagi, seluruh pendampingan itu diberikan secara gratis oleh pemerintah," ujar Franky.

    Dengan berbagai dukungan yang ada dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja itu, Pemerintah optimistis akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat.

    "Tentunya, hal itu akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas," pungkasnya.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id