2021, Pemerintah-DPR Bahas Omnibus Law Sektor Keuangan

    Suci Sedya Utami - 02 Oktober 2020 08:08 WIB
    2021, Pemerintah-DPR Bahas Omnibus Law Sektor Keuangan
    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin
    Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk sektor keuangan. Rencananya RUU tersebut akan diajukan dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun depan.

    "Sebenarnya ini sudah bertahun-tahun kita siapkan. Jadwalnya 2021 harusnya sudah kita bahas dengan DPR, kita siapkan naskah akademik dan rancangannya," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Fabrio Nathan Kacaribu, dalam webinar bertema 'Tax Challenges and Reforms to Finance the Covid-19 Recovery and Beyond', Kamis, 1 Oktober 2020.

    Febrio mengatakan substansi yang sedang disusun dalam beleid tersebut memang masih berkembang dan dinamis. Namun dengan adanya Omnibus Law khusus itu akan membuat upaya memperbesar sektor keuangan nasional.

    Pasalnya, kata Febrio, sektor keuangan di Indonesia terkecil dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Contohnya aset di sektor perbankan Indonesia hanya sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara negara tetangga seperti Malaysia sudah di atas 100 persen dari PDBnya.

    "Belum lagi non-bank kita masih sangat tertinggal. Dana pensiun kita punya aset totalnya cuma Rp800 triliun. Itu sangat kecil cuma lima sekian persen dari PDB. Malaysia sudah mencapai 60 persen dari PDB. Kita sangat jauh tertinggal," tutur dia.

    Demikian pula untuk subsektor asuransi Indonesia yang hanya menyumbang 2,2 persen dari PDB. Sementara Malaysia sudah 4,5 persen dari PDB mereka. Belum lagi dengan obligasi pemerintah yang diakui kebanyakan dipegang oleh asing. Padahal seharusnya diserap oleh sektor keuangan dalam negeri.

    "Bagaimana pasar keuangan kita masih sangat dangkal. Itu dicerminkan dari aset sektor keuangan yang sangat kecil relatif dari PDB-nya," ujar Febrio.

    Selain itu, kehadiran Omnibus Law di sektor keuangan akan memberikan kepastian dan keamanan para nasabah untuk menabung dengan berbagai instrumen baru. Namun demikian, lanjut Febrio, Omnibus Law sektor keuangan berbeda dengan UU Bank Indonesia (BI).

    "Omnibus Law keuangan tidak ada hubungannya dengan independensi BI, ini bukan tentang itu, tidak ada hubungannya dengan UU BI, ini beda," pungkas Febrio.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id