Bappenas Optimistis Kerugian Akibat Perubahan Iklim Bisa Ditekan Jadi Rp57 Triliun

    Husen Miftahudin - 08 Desember 2021 21:37 WIB
    Bappenas Optimistis Kerugian Akibat Perubahan Iklim Bisa Ditekan Jadi Rp57 Triliun
    Ilustrasi. Foto: AFP/Chewy Lin



    Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah terjadi perubahan iklim ekstrem. Kondisi tersebut dapat dilihat dari peningkatan signifikan terjadinya bencana alam seperti banjir besar, tanah longsor, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya.

    "Fenomena perubahan iklim yang ekstrem tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, namun secara luas juga berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat, dan tentunya menimbulkan kerugian secara ekonomi," ungkap Perencana Ahli Utama/Plt Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto dalam sebuah webinar yang disiarkan secara virtual, Rabu, 8 Desember 2021.

     



    Berdasarkan hasil studi Bappenas, potensi kerugian Indonesia akibat perubahan iklim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 mencapai Rp115 triliun. Namun demikian, tegas Arifin, kerugian tersebut dapat ditekan.

    "Kerugian tersebut dapat ditekan dengan adanya intervensi kebijakan ketahanan iklim, sehingga kerugian ekonomi Indonesia dapat berkurang menjadi Rp57 triliun," jelasnya.

    Oleh karena itu, selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), pemerintah telah menjadikan Goal Nomor 13 (perubahan iklim) sebagai fondasi dari ketiga pilar berkelanjutan, yakni Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Lingkungan.

    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengimplementasikan pembangunan kebijakan rendah karbon dan ketahanan iklim. Hal ini merupakan strategi Indonesia untuk menimalisasi pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan.

    "Artinya, pembangunan ekonomi dan lingkungan dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mendikotomikan satu sama lain. Kedua kebijakan ini memiliki irisan yang akan saling co-benefit satu sama lain, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan" tutur dia.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim telah memiliki strategi, indikator, dan target-targetnya. Bahkan aksi prioritas ketahanan iklim juga telah memiliki sebaran lokasi yang ditentukan.

    Pembangunan rendah karbon sendiri memiliki lima strategi utama, di antaranya adalah pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut khususnya pada ekosistem laut.

    "Kelima strategi utama pembangunan rendah karbon di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,3 persen di 2024," pungkas Arifin.


     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id