Industri Hasil Tembakau Bisa Makin Tertekan Akibat Revisi Aturan Ini

    Eko Nordiansyah - 05 Juni 2021 08:01 WIB
    Industri Hasil Tembakau Bisa Makin Tertekan Akibat Revisi Aturan Ini
    Ilustrasi perkebunan tembakau. Foto: Medcom.id.



    Jakarta: Pemerintah diminta membatalkan rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan sektor industri hasil tembakau (IHT) dan tenaga kerja di dalamnya.

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan, revisi PP 109/2012 akan memberikan tekanan luar biasa terhadap IHT. Apalagi di tengah situasi pandemi covid-19 ini, kondisi IHT juga mengalami tekanan yang sulit.

     



    "Belum ada inisiatif konkret untuk melindungi para pekerja yang terlibat dalam IHT. Saat ini, IHT dan pekerjanya harus berjuang sendiri mempertahankan kelangsungan usaha di tengah himpitan pandemi dan berbagai pemberitaan yang mendiskreditkan IHT," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.

    Ia menambahkan, revisi PP untuk memperbesar peringatan kesehatan menjadi 90 persen dan larangan total iklan serta promosi produk akan berdampak langsung bagi kinerja IHT. Apabila ini terjadi, ia khawatir revisi yang memperberat IHT yang kemudian berujung pada pilihan sulit, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerja.

    "Faktanya sampai hari ini tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap petani tembakau dan pekerja industrinya, terlebih dapat memberikan kompensasi ekonomi yang setidaknya sama dengan IHT. Angka pengangguran sudah mencapai 9,7 juta orang. Kami mohon kebijaksanaan pemerintah," ungkapnya.

    Sudarto menjelaskan, tujuan revisi PP 109/2012 adalah untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Ironisnya, PP 109/2012 justru sudah jelas mencantumkan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dan wanita hamil sehingga upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah penegakan aturan, bukan revisi.

    Untuk menjaga kelangsungan sektor IHT dan tenaga kerja didalamnya, RTMM juga meminta agar penyusunan kebijakan cukai mempertimbangkan kemampuan industri dan daya beli masyarakat. Selain itu memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terdampak dilibatkan proses perumusan kebijakan terkait IHT.

    "Kami mohon perhatian dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat maka jangan terpengaruh dorongan-dorongan kelompok yang mengatasnamakan kesehatan tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia," jelas dia.

    Sudarto menduga ada intervensi asing yang bertujuan mematikan para pemangku kepentingan IHT, termasuk buruh dan petani tembakau serta cengkih yang terlibat didalamnya. Intervensi ini dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat tanpa mereka memahami keadaan dan kondisi di Indonesia.

    "Mereka semata-mata memaksakan kepentingan organisasinya saja. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Menkes yang memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjaga kesehatan masyarakat," pungkasnya.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id