Ketua Banggar Minta Pemerintah Berlakukan PSBB Total

    Angga Bratadharma - 08 Januari 2021 09:04 WIB
    Ketua Banggar Minta Pemerintah Berlakukan PSBB Total
    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. FOTO: DPR RI
    Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) MH Said Abdullah meminta pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dari 11-31 Januari 2021. Penerapan itu meliputi kabupaten/kota se-Jawa dan Bali yang positif rate-nya di atas lima persen.

    Menurutnya implementasi kebijakan ini tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran covid-19 menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir. Jika abai dengan tingginya positif rate covid-19 maka krisis kesehatan di depan mata dan semakin membahayakan.  

    "Saat ini, kita memasuki tahun keprihatinan nasional di bidang kesehatan dan ekonomi. Ini adalah keprihatinan kolektif sebagai bangsa. Bahwa pandemi ini harus ditangani secara gotong royong. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat harus bahu membahu memutus mata rantai penyebaran virus ini," ujar Said, dalam keterangan resminya, Jumat, 8 Januari 2021.

    Menurut Said, kondisi pandemi covid-19 kian menunjukkan tren ke arah yang mengkhawatirkan bagi kesehatan rakyat dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Karena itu, PSBB total dan ketat mutlak diterapkan.

    "Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," jelasnya.  

    Meski demikian, aktivitas yang bersifat strategis seperti distribusi bahan makanan, tempat belanja, pekerja konstruksi dan suplai energi, pekerja medis masih diperbolehkan. Namun semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan covid-19 secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.

    Untuk itu, kata Said, pemerintah perlu menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB Total.  

    "Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," tegasnya.

    Lebih lanjut, Said mengingatkan pemerintah agar jumlah test, tracing, dan isolasi harus dengan manajemen yang baik. Hal ini penting mengingat rasio test covid-19 per satu juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799 ribu. Angka ini kalah jauh dibandingkan dengan dengan India yang menempati peringkat kedua dunia dari total kasus.

    Namun rasio tes covid-19 mencapai 128.623 orang per satu juta penduduk. "Kita juga kalah jauh dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, bahkan kita kalah dengan Myanmar," imbuhnya.

    Dirinya merekomendasikan tes covid-19 dinaikkan menjadi 100 ribu per satu juta penduduk dan secara konsisten naik jumlah tesnya. "Manajemen tracing juga digencarkan dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien covid-19 terutama yang OTG berjalan dengan baik," ulasnya.

    Said mengatakan dukungan politik anggaran terhadap upaya menuntaskan covid-19 ini sangat besar. Pada 2020, DPR RI telah memberikan persetujuan dan dukungan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp695 triliun.  

    Untuk menyediakan anggaran sebesar ini, DPR menyetujui pula pelebaran defisit APBN yang semula dibatasi maksimal tiga persen PDB menjadi lebih dari tiga persen PDB. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020.

    UU itu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Atas dasar UU tersebut, APBN 2020 defisit menjadi 6,3 persen, meskipun realisasinya mencapai 6,09 persen.  

    Kebijakan ini, tambah Said, harus dibayar mahal dengan menambah porsi utang. Sebab dalam situasi ekonomi terkontraksi bahkan resesi tidak memungkinkan untuk mengandalkan penerimaan perpajakan seperti saat sebelum pandemi.  

    Untuk menopang Program PEN 2020, DPR menyetujui kebijakan untuk menaikkan utang pemerintah. Bila 2019 total utang pemerintah sebesar Rp4.778,6 triliun (29,8 persen dari PDB), total utang pada 2020 naik menjadi Rp5.877,1 triliun (37,8 persen PDB).  

    "Semua ini kita tempuh agar pemerintah memiliki kecukupan amunisi untuk menjalankan PEN 2020, khususnya dalam penanganan dan pengendalian covid-19. Sebab dengan keberhasilan penanganan covid-19 akan menjadi pijakan penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan rakyat," pungkasnya.
     

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id