Pemerintah Diminta Bikin Kebijakan Subsidi Listrik dan Elpiji yang Tepat Sasaran

    Eko Nordiansyah - 07 April 2021 14:19 WIB
    Pemerintah Diminta Bikin Kebijakan Subsidi Listrik dan Elpiji yang Tepat Sasaran
    Ilustrasi subsidi tarif listrik - - Foto: Antara/ Yudhi Mahatma



    Jakarta: Pemerintah diminta membuat skema penyaluran subsidi listrik maupun elpiji yang lebih tepat sasaran. Pasalnya, skema penyaluran subsidi energi saat ini masih belum efektif sehingga menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah seharusnya bisa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Dengan data ini, anggaran subsidi listrik maupun elpiji bisa dihemat.

    "Seharusnya itu juga dilakukan pencocokan data dengan Kemensos di DTKS. Kalau itu dicocokan dari 23,9 juta, nampaknya ada 11 juta lebih yang tidak berhak menerima subsidi. Kalau itu dilakukan kita seakan-akan menghemat Rp20 triliun," katanya dalam rapat Banggar di DPR, Rabu, 7 April 2021.






    Tak hanya subsidi listrik saja, ia menyebut pemerintah mengalokasikan kompensasi tarif listrik. Sayangnya pemberian kompensasi ini sering kali tidak tepat sasaran. Padahal tahun ini saja, anggaran untuk kompensasi listrik ini mencapai Rp27 triliun.

    "Kita bisa hemat lagi sekitar Rp27 triliun. Tapi subsidinya ke depan harus fix, tidak bisa menyesuaikan, tetapkan saja fix, tidak fair kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin tapi tidak terukur ternyata," ungkapnya.

    Sementara untuk subsidi elpiji, Said menyarankan agar penyalurannya dilakukan secara tertutup. Artinya, subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak sesuai data yang dimiliki pemerintah, sehingga beban anggaran tidak membengkak tiap tahun.

    Ia menegaskan pengaturan kembali subsidi listrik maupun elpiji ini tidak bertujuan untuk mengurangi anggaran kepada masyarakat miskin dan rentan. Dengan skema yang lebih tepat sasaran diharapkan subsidi yang diberikan lebih menjangkau masyarakat.

    "Tidak ada pengurangan subsidi, yang ada hanya keinginan kita mempertajam subsidi ini supaya tepat sasaran dan mempermudah akses masyarakat mendapat subsidi itu. Bahkan kalau sidik jari, bahkan biometrik sekalian, jangan bikin kartu lagi," pungkas dia.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id