Sri Mulyani Siapkan Rp25 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Digital

    Eko Nordiansyah - 02 September 2020 21:42 WIB
    Sri Mulyani Siapkan Rp25 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Digital
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: Antara/ Akbar Nugroho
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran sebesar Rp25 triliun untuk membangun infrastruktur digital. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan tower base transceiver station (BTS) hingga satelit.

    "Total anggaran untuk lima tahun sampai 2024 lebih dari Rp 25 triliun. Dan untuk tahun ini saja, 2021, kami tambahkan cukup tinggi," katanya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 2 September 2020.

    Sri Mulyani menjelaskan pembangunan infrastruktur digital ini berbeda dengan pembangunan infrastruktur fisik. Meski seringkali proyeknya tidak terlihat, namun pembangunan sektor ini penting untuk memberi akses digital bagi masyarakat.

    "Bedanya mungkin dengan jalan tol, kelihatan fisik. Ini ada yang sebagian untuk BTS, satelit, sebagian transponder di lapangan, sehingga enggak kelihatan proyeknya seperti jalan tol, tapi itu sangat penting," ungkap dia.

    Ia menambahkan akses digital penting dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sri Mulyani pun berharap seluruh wilayah di Indonesia bisa mendapat akses internet, bahkan sampai di lingkup desa.

    "Karena kalau internet tidak gratis, harus beli, jadi kita bayangkan services demand side ada ability to pay. Sehingga Puskesmas, desa, dalam dana transfer harus ada earmark untuk beli paket internet itu, ada kementerian dan lembaga, dan TKDD," jelas dia.

    Meski begitu, sumber anggaran ini tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Pemerintah juga bisa menjalankan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan kompensasi biaya dari para pelaku usaha.

    "Jadi kombinasi keseluruhan biaya pembangunan telekomunikasi, informasi, dan komunikasi ini akan dilakukan dengan sumber pembiayaan kombinasi dari APBN. Ada TKDD, KPBU, dan dari kompensasi biaya dari pelaku yang bayar PNBP yang sekarang dikelola BLU Bakti di bawah Kominfo," pungkasnya.


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id